Temukan Sejumlah Masalah , Timwas Haji DPR Minta Pemerintah Lakukan Perbaikan

VIVA – Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi meminta, agar pemerintah sebagai penyelenggara haji segera melakukan perbaikan-perbaikan dari hasil temuan lapangan Tim Pengawas Haji DPR selama di Kota Madinah. Setidaknya, ada empat poin utama yang menjadi evaluasi selama penyelenggaraan ibadah Haji di Madinah.

"Ibadah haji ini kan belum berakhir, Jemaah nanti juga masih akan berbondong -bondong masuk ke Madinah untuk melakukan arbain. Tentu kita harapkan dengan evaluasi kami ini, ada perbaikan-perbaikan dari sisi catering, pemondokan, transportasi, kesehatan. Empat poin itu tentu kita harapkan segera ada perbaikan lagi, kami Insya Allah akan selalu mengawasi dan mengawal sampai selesai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 ini,"ujar Ashabul usai rapat kerja dengan Kepala Daker Madinah dan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi di
Kantor Misi Haji Indonesia Daerah Kerja (Daker) Madinah di Arab Saudi, Kamis (22/6).

Legislator Dapil Sulsel I ini juga menjelaskan, empat poin penting hasil evaluasi temuan dilapangan antara lain, pertama, menyangkut masalah pemondokan. "Kemarin saya sudah sampaikan ada satu kamar diisi sampai lima orang, sementara harusnnya tiga orang agar jemaah haji lebih nyaman,"terang Ashabul.

Lebih lanjut, menurut Politisi F-PAN ini, terkait masalah kesehatan, ada masalah mengenai keterbatasan tenaga medis untuk melayani jumlah pasien yang tidak berimbang antara jemaah dengan tenaga medis, kemudian ketersediaan obat-obatan juga kurang. Selain itu, ada juga kendala ditransportasi untuk Jemaah Haji gelombang kedua yang diturunkan di Madinah dan makanan catering.

"Nah dari keempat poin ini memang  ada sejumlah beberapa catatan, kami sudah sampaikan tadi kepada Kepala Daker Madinah dan Dubes Arab untuk Indonesia, kita saling memahami dan mengakui bahwa memang ada beberapa hal -hal yang perlu kita perbaiki kedepan. Tapi secara umum cukup bagus lah, penyelenggaraan haji  di Madinah,"imbuh Ashabul.

10 RUU Kabupaten/Kota Disetujui Menjadi Undang-Undang, Mendagri: Perkuat Kepastian Hukum dan Tata Wilayah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) resmi menyetujui 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota menjadi Undang-Undang (UU).

VIVA.co.id

25 Juli 2025