Polri Janji Pelayanan Tak Terganggu Usai Kena Efisiensi Rp20 Triliun, Warganet: Nggak Percaya!

Jakarta, VIVA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memastikan bahwa pemotongan anggaran sebesar Rp20,5 triliun pada tahun 2025 tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Saat ini diketahui pemerintah sedang pemangkasan anggaran masif senilai Rp306,69 triliun. Melalui Inpres No.1/2025, pemotongan terbesar menghantam kementerian/lembaga (Rp256,1 triliun) dan transfer daerah (Rp50,59 triliun).

Salah satu dampak yang terkena dari pemangkasan anggaran tersebut adalah lembaga Polri. Meskipun anggaran dipangkas, Polri menegaskan bahwa program-program prioritas, termasuk pelayanan publik operasional, serta penegakan hukum, akan tetap berjalan optimal.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho menyebut efisiensi ini tidak menyentuh belanja pegawai yang tetap di angka Rp 59,4 triliun. Bahkan ia menegaskan efisiensi ini hanya berdampak pada perjalanan dinas dan biaya rapat.

"(Yang terkena efisiensi) baik itu untuk perjalanan dinas, kemudian rapat-rapat, ataupun hal lainnya. Semangat untuk efisiensi anggaran dilaksanakan oleh Polri dan seluruh kementerian lembaga lainnya," kata Sandi Nugroho, dikutip VIVA dari unggahan Instagram @fakta.indo Jum'at, 14 Februari 2025.

Lebih lanjut, ia menambahkan pemangkasan anggaran ini menyangkut masalah bagaimana keberlanjutan program pemerintah untuk bisa berhasil dilaksanakan dengan baik untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Selain itu, Sandi Nugroho juga memastikan kinerja Polri tidak akan terganggu. Ia menegaskan bahwa efisiensi ini dilakukan demi mendukung program pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

“Sehingga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat lainnya,” tambah Sandi.

Adanya pernyataan Polri ini mendapat reaksi beragam dari warganet di media sosial. Banyak dari mereka yang skeptis dan mempertanyakan efektivitas kebijakan ini dalam menjaga kualitas pelayanan.

"Kami sudah tidak percaya pak, soalnya gak dipangkas aja, pelayanan sudah susah pak," tulis komentar warganet dalam unggahan tersebut.

"Semoga nggak berdampak ke pelayanan SIM, SKCK, dan layanan lain. Kadang yang biasa aja masih lambat," timpal warganet lainnya,

Meski menuai skeptisisme dari publik, Polri tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas pelayanan untuk masyarakat.

Legislator PDIP Ingatkan Pemerintah Tak Sembarangan Transfer Data ke AS

Anggota Komisi I DPR dari PDIP, TB Hasanuddin meminta pemerintah bersikap terbuka menyusul pernyataan Gedung Putih terkait kerja sama pengelolaan data pribadi oleh AS.

VIVA.co.id

26 Juli 2025