Saya Akan Kembangkan Ekonomi Digital di Daerah Tertinggal

Dari target akhir tahun 2019 itu harus turun jadi 80 daerah, sekarang itu sudah berapa penurunannya?

Sekarang itu sudah 64 daerah yang berkurang, dari 122 daerah yang masuk dalam kategori daerah tertinggal. Tapi tetap saja, kami tidak bisa berbicara bahwa penurunan 64 itu seperti kita giring bebek. Artinya, secara statistik yang kami lakukan sudah on the track, dan berkurang 64 itu dari angka statistik. Nanti, kami akan hitung lagi sampai akhir tahun ini, termasuk mulai tahun depan.

Berikutnya, bagaimana terobosan Kementerian PDT>>>

Papua dan NTT itu merupakan provinsi yang memiliki daerah tertinggal paling banyak. Sejauh ini, bagaimana terobosan Kementerian PDT untuk menyelesaikan persoalan di sana?

Kalau dari simulasi yang kami lakukan sekarang ini, memang kami merasa sisanya nanti itu memang akan lebih banyak di wilayah Indonesia Timur. Jadi, di sebagian Sulawesi, NTT, Maluku, dan Papua. Itu sisa setelah dikurangi 80 daerah tertinggal itu nanti. Di samping itu, tentu nanti kami akan melakukan evaluasi secara keseluruhan, karena pada saat ditetapkan, daerah tertinggal itu sebanyak 122 daerah, ternyata kemudian banyak daerah-daerah yang melakukan pemekaran.

Berarti yang melakukan pemekaran itu belum terdata?

Iyaa, belum terdata. Karena itu kan dilakukan melalui peraturan presiden, jadi nanti harus dievaluasi secara keseluruhan, khususnya di daerah yang baru pemekaran. Misalnya, di Papua itu ada daerah pemekaran di daerah Pegunungan Arfak, itu daerah mekar dari Kabupaten Manokwari. Ternyata, parah betul mereka itu. Mereka juga komplain, makanya itu nanti harus kita evaluasi. Nanti, di akhir 2018 kita akan evaluasi semuanya.

Dari sejumlah indikator itu tadi, sebenarnya apa yang lebih banyak mempengaruhi atau apa yang lebih substansi, sehingga daerah itu disebut sebagai daerah tertinggal?

Sebenarnya di infrastruktur, di aksesabilitas. Makanya Presiden Jokowi sekarang itu benar-benar menggenjot betul masalah infrastruktur itu kan. Jadi kita tidak membayangkan kondisi ketertinggalan kita, karena yang paling berat adalah kondisi infrastruktur kita, paling berat di situ.

Kementerian Anda ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan daerah tertinggal, tapi sebenarnya permasalahan yang ada itu merupakan kewenangan dari kementerian yang lain. Bagaimana mengatasi itu?

Halaman Selanjutnya

Iya, itu tadi. Makanya saya sampaikan tadi bahwa ini menjadi koordinator. Sebenarnya sama dengan sejarah berdirinya BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan), BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), KPDT (Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal). Itu berangkat untuk menjawab persoalan koordinasi, pada saat itu kita tidak ada lembaga yang khusus dalam penanggulangan bencana, hanya ada satu unit di Kemendagri. Tapi kita punya isu bencana, mulai dari tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan lain lain, maka berdirilah BNPB. BNPB tidak membangun infrastruktur, tapi BNPB mengoordinasikan seluruh potensi yang ada untuk melakukan mitigasi bencana, rehabilitasi, maupun rekonstruksi. Perbatasan juga begitu, BNPP. BNPP itu lebih tidak punya apa-apa lagi. Dia hanya mempunyai kewenangan koordinasi dan bujet untuk rapat saja. kalau anda bertemu dengan teman-teman BNPP mereka itu tidak punya kegiatan untuk infrastruktur. Nah, kami masih punya, tapi tidak banyak. Jadi sebenarnya, kami malah ingin koordinasi harus diperkuat.