Saya Akan Kembangkan Ekonomi Digital di Daerah Tertinggal
- VIVA/Muhamad Solihin
Iya, itu tadi. Makanya saya sampaikan tadi bahwa ini menjadi koordinator. Sebenarnya sama dengan sejarah berdirinya BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan), BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), KPDT (Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal). Itu berangkat untuk menjawab persoalan koordinasi, pada saat itu kita tidak ada lembaga yang khusus dalam penanggulangan bencana, hanya ada satu unit di Kemendagri. Tapi kita punya isu bencana, mulai dari tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan lain lain, maka berdirilah BNPB. BNPB tidak membangun infrastruktur, tapi BNPB mengoordinasikan seluruh potensi yang ada untuk melakukan mitigasi bencana, rehabilitasi, maupun rekonstruksi. Perbatasan juga begitu, BNPP. BNPP itu lebih tidak punya apa-apa lagi. Dia hanya mempunyai kewenangan koordinasi dan bujet untuk rapat saja. kalau anda bertemu dengan teman-teman BNPP mereka itu tidak punya kegiatan untuk infrastruktur. Nah, kami masih punya, tapi tidak banyak. Jadi sebenarnya, kami malah ingin koordinasi harus diperkuat.
Artinya, keberhasilan kementerian Anda ini bisa dikatakan sejauh mana kontribusi dari kementerian lain?
Iya betul. Tergantung bagaimana usaha kami dalam meyakinkan Kementerian lain agar mereka lebih memahami dan lebih berpihak pada daerah tertinggal. Kami ada forum lintas kementerian, dan kami juga ada mandat dari peraturan presiden, jadi kami menjalankan bukan dari inisiatif kami, tapi karena mandat itu. Tetapi, itu kan tidak mudah, karena apa? Karena, di kementerian atau lembaga sendiri mereka juga mempunyai target-terget masing-masing. Makanya, kami bersama Bapenas, Mendagri, bersama BNPP, untuk khusus di daerah-daerah perbatasan yang masuk dalam kategori daerah tertinggal itu, kami bekerja terus menerus untuk meyakinkan kementerian dan lembaga lainnya.
Bagaimana penanganannya, apakah sama antara desa tertinggal yang satu dengan desa tertinggal yang lainnya?
Tentu, beda-beda. Kami kan sudah membuat profiling di masing-masing daerah, sehingga masing-masing daerah itu tentunya beda-beda. Misalnya, daerah ini lebih banyak di infrastruktur, ini lebih banyak masalah di SDM, dan seterusnya. Jadi, itu beda-beda. Sehingga, dari situ kita bisa adjustment dengan kementerian atau lembaga lainnya antara data yang kita punyai dengan kementerian/lembaga lainnya.