BPN Diminta Batalkan SHGB Indogrosir, Staf Ahli Kementerian ATR Sebut Sertifikat Bermasalah
- istimewa
Makassar, VIVA – Sengketa lahan di Kilometer 18, Jalan Perintis Kemerdekaan, antara ahli waris Tjoddo dan Indogrosir Makassar, belum juga selesai. Ahli waris, Abd. Jalali Dg. Nai, melalui kuasa hukumnya, Bahar, S.H., bahkan mendesak BPN Kota Makassar untuk segera membatalkan SHGB No. 21970/2016, yang menjadi dasar penguasaan lahan oleh PT Inti Cakrawala Citra (ICC).
“Kalau BPN tetap diam, berarti membiarkan kesewenang-wenangan atas hak rakyat,” ujar Bahar dalam konferensi pers, Selasa, 6 Mei 2025.
Diketahui, dalam rapat resmi yang digelar di Ruang Gelar Kantor BPN Kota Makassar pada 27 Februari 2025, hadir pula Brigjen Pol. Drs. Imam Pramukarno, SH., MH, yang menjabat sebagai Staf Ahli Kementerian ATR Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah. Dia menyatakan bahwa dokumen yang digunakan untuk penerbitan SHGB Indogrosir telah dinyatakan non identik (palsu) dan terjadi kekeliruan fatal dalam penempatan lokasi.
"Sudah sangat jelas hasil uji laboratorium menyatakan dokumen tersebut tidak identik. Ditambah, SHM 490/1984 atas nama Annie Gretha Warow seharusnya berada di Kilometer 20, bukan di Kilometer 18. Ini error in objecto dan error in subject," kata Brigjen Imam.
Rapat di Kantor BPN Kota Makassar pada 27 Februari 2025
- istimewa
Menurutnya, BPN harus segera melakukan evaluasi sertifikat tersebut, karena sertifikat yang diterbitkan di atas dokumen tidak sah berpotensi cacat hukum secara administratif maupun pidana.
Sementara itu, ahli waris Tjoddo menganggap kehadiran SHGB di atas lahan warisan mereka sebagai bentuk pengabaian hak yang sah. Jalali menegaskan, jika tidak segera ada langkah pembatalan, pihaknya bakal mengajukan gugatan ke pengadilan serta melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen pertanahan.
“Kami sudah bersabar. Tapi kalau hak kami dirampas dengan dalih hukum yang direkayasa, kami akan lawan dengan hukum yang benar,” imbuhnya.
Laporan: Luthfi Khairul Fikri-tvone
Lawan Teror, Slamet Riyadi Tuntaskan Sengketa Lahan PT KAI Usai 5 Tahun Deadlock
Keberhasilan ini ditandai dengan penyerahan Rekomendasi Perpanjangan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari PT KAI kepada Bank Victoria
