KPK Bakal Dalami Bagi-bagi Kavling di Lahan IKN

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Sumber :
  • VIVA/Willibrodus

VIVA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengungkapkan, pihaknya bakal mendalami dugaan Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas’ud, ikut bagi-bagi kavling di lahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Isi Perpres Prabowo yang Tetapkan IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028

Alexander, sebelumnya mengatakan, KPK mendapat informasi adanya pihak yang bagi-bagi lahan kaveling di IKN Nusantara. Diketahui, IKN Nusantara terletak di dua kabupaten di provinsi Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Saya tidak tahu apakah Bupati PPU itu juga bagi-bagi kavling. Tentu kalau ada informasi seperti itu pasti nanti akan didalami oleh penyidik, kepada siapa saja,” kata Alexander, Senin, 14 Maret 2022.

Respons Putusan Prabowo, DPR Sebut Tak Ada Istilah Ibu Kota Politik di UU IKN

Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas

Photo :
  • Wikipedia

Alex memahami sejauh ini mengenai bagi-bagi kavling di lahan IKN Nusantara tersebut masih sebatas informasi diterima KPK. Tapi, hal tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut kebenarannya.

Menkeu Purbaya Respons KPK soal Potensi Kredit Fiktif Rp200 T: Kalau Ketahuan, Tangkap!

Alex lebih jauh mengatakan KPK sudah diminta ikut mengawal program pembangunan IKN Nusantara. Karena itu akan turut mengawasi mulai dari persiapan sampai pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara.

KPK juga telah berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait pembangunan IKN Nusantara. Alex menilai koordinasi diperlukan supaya tidak terjadi penyimpangan atau korupsi di proyek tersebut.

Bupati Pati Sudewo memenuhi panggilan KPK

KPK Periksa Lagi Bupati Pati Sudewo di Kasus DJKA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo terkait kasus dugaan suap DJKA Kementerian Perhubungan.

img_title
VIVA.co.id
22 September 2025