Baiquni Minta Hakim Membebaskannya di Kasus Perintangan Penyidikan
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Nasinoal – Terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice, tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Baiquni Wibowo, meminta majelis hakim membebaskannya dalam kasus tersebut.
Hal itu dilontarkan oleh pengacara Baiquni Wibowo, Junaedi Saibih, ketika membacakan duplik atas replik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Duplik itu dibacakan kubu Baiquni, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Rabu 8 Febuari 2023.
"Membebaskan Terdakwa Baiquni Wibowo dari segala dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum (vrijspaark) dan dari tahanan," ujar Junaidi.
Junaidi juga memohon kepada hakim, agar Baiquni tidak dinyatakan bersalah dalam perkara ini serta memulihkan nama baik kliennya.
"Menyatakan Saudara Terdakwa Baiquni Wibowo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan saudara Penuntut Umum," ucap dia.
"Memulihkan nama baik, harkat, martabat, dan kedudukan terdakwa Baiquni Wibowo," sambungnya.
Baiquni Dituntut 2 Tahun Penjara
Mantan anak buah Ferdy Sambol, Kompol Baiquni Wibowo
- Youtube PN Jakarta Selatan
Terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Baiquni Wibowo, dituntut 2 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).Â
Jaksa mengatakan, terdakwa Baiquni Wibowo terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perintangan penyidikan atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.
"Menyatakan terdakwa Baiquni Wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dan dengan sengaja melawan hukum melakukan tindakan akibat merusak sistem elektronik dan atau menghilangkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara sebagaimana mestinya," kata jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, 27 Januari 2023.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Baiquni Wibowo selama 2 tahun penjara. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 10 juta rupiah subsider 3 bulan kurungan," ujar jaksa.
Tuntutan 2 tahun penjara ini dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 49 juncto Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Bupati Pati Tolak Mundur dari Jabatannya: Semua Ada Mekanismenya
Bupati Pati, Sudewo merespons tuntutan massa aksi yang mendesak dirinya mundur dari jabatannya. Ia menyinggung soal mekanisme terhadap tuntutan tersebut
