KPK Sebut Kerugian Negara Kasus Pengadaan X-Ray di Kementan Rp82 Miliar

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK
Sumber :
  • VIVA.co.id/Zendy Pradana

Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa kasus dugaan pengadaan X-Ray di Kementerian Pertanian (Kementan) RI telah merugikan negara sebanyak Rp82 miliar. Meski begitu, hitungan tersebut belum final.

KPK Periksa lagi Windy Idol Soal Kasus TPPU Sekretaris Nonaktif MA Hasbi Hasan

"Penghitungan awal yang sudah dilakukan oleh Auditor Itu sekitar kurang lebih 82 miliar, Potensi kerugian negaranya," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Selasa 10 September 2024.

Tessa juga belum bisa merincikan banyak dari X-Ray yang diduga dikorupsi. Pasalnya, saat ini penyidik KPK masih terus bekerja mendalami pengadaan barang itu di Kementan RI.

Bos Hyundai Herry Jung Tertunduk Lesu usai Diperiksa Kasus Korupsi PLTU Cirebon

"Belum dibuka lebih lanjut apa-apa saja oleh penyidik informasi yang bisa dishare hanya nilai potensi kerugiannya saja," kata Tessa.

KPK Cegah Enam Orang

Jaksa Bacakan Dakwaan Eks Dirut PT Taspen soal Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp1 Triliun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa pengadaan X-Ray di Kementerian Pertanian (Kementan) RI saat ini sudah naik ke tahap penyidikan. Walhasil, enam orang pihak diajukan pencegahan oleh KPK tak bisa bepergian ke Luar Negeri (LN).

"KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1064 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 6 orang warga negara Indonesia," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung merah putih KPK, Jumat 16 Agustus 2024.

Tessa menjelaskan bahwa surat pencegahan tersebut diterbitkan pada 15 Agustus 2024. Adapun enam orang yang dicegah itu berinisial WH, IP, MB, SUD, CS dan RF.

"Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya," kata Tessa.

Jubir KPK Budi Prasetyo

Tanah dan Bangunan Disita dari Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK: Dibeli dengan Harga Rp 8 Miliar

KPK kembali melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset tanah dan bangunan terkait kasus dugaan korupsi berupa suap pengurusan dana hibah untuk pokmas APBD Jawa Timur.

img_title
VIVA.co.id
28 Mei 2025