Kena Efisiensi Anggaran, Gaji Pegawai KY Hanya Cukup hingga Oktober 2025

Jakarta, VIVA – Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifa’i mengklaim bahwa kondisi keuangan lembaganya cukup memprihatinkan.

Disebutkan, bahwa anggaran operasional harian saja sudah mulai terganggu, bahkan gaji pegawai hanya cukup hingga Oktober 2025. Dia juga mengatakan, mulai bulan depan, BBM untuk kendaraan dinas KY harus dibeli sendiri.

"Karena gaji pegawai saja itu hanya cukup sampai bulan Oktober. Saya tadi dapat kabar BBM kami mulai bulan depan beli sendiri," kata Amzulian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Februari 2025.

Amzulian menambahkan, akibat efisiensi anggaran itu pula, KY menghadapi kendala dalam melaksanakan tugas seleksi calon Hakim Agung.



Gedung Komisi Yudisial

Photo :

• VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

"Tugas utama KY salah satunya adalah menyeleksi Hakim Agung, namun saat ini kami harus mengikuti kebijakan negara, termasuk melakukan efisiensi anggaran,” kata Amzulian. 

Amzulian memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk proses seleksi Hakim Agung berkisar antara Rp 4 hingga 5 miliar. Namun, dengan keterbatasan dana saat ini, seleksi belum bisa dilakukan.

"Sejauh ini memang tidak bisa dilakukan seleksi. Mahkamah Agung sudah mengirim surat meminta kami segera menyeleksi Hakim Agung, tetapi kami harus menjawabnya dalam 15 hari bahwa saat ini belum memungkinkan," ujarnya.

Mengenai masalah ini, lanjut Amzulian, KY telah berupaya berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Kami sudah menghubungi Ibu Menteri Keuangan dan saat ini sedang mengatur jadwal pertemuan, kemungkinan minggu depan," katanya.  

Ditekankan Amzulian, jika tidak ada tambahan anggaran, besar kemungkinan seleksi Hakim Agung tahun ini tidak dapat dilaksanakan. KY pun berharap ada solusi dari pemerintah agar tugas konstitusionalnya tetap berjalan sesuai mandat yang diberikan.

"Ya, solusinya memang kalau anggaran kami yang hanya Rp 184 miliar itu dikembalikan, ya kami normal. Tapi kami sadar ini kan kebijakan negara," imbuhnya.

Halaman Selanjutnya

"Sejauh ini memang tidak bisa dilakukan seleksi. Mahkamah Agung sudah mengirim surat meminta kami segera menyeleksi Hakim Agung, tetapi kami harus menjawabnya dalam 15 hari bahwa saat ini belum memungkinkan," ujarnya.