Puncak Aksi Indonesia Gelap Digelar Siang Ini di Depan Istana, Bawa Sembilan Tuntutan

Jakarta, VIVA – Puncak aksi ‘Indonesia Gelap’ akan berlangsung hari ini, Kamis 20 Februari 2025, di depan Istana. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI, menyebut unjuk rasa ini dimulai sekitar pukul 14.00 WIB dan diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia.

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat. Dia menyebut, ada sembilan tuntutan utama yang menjadi fokus aksi demonstrasi ini.

BEM SI ngotot tetap akan melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara. Meskipun pihak kepolisian telah mengimbau agar unjuk rasa tidak dilakukan di area tersebut. Herianto menyatakan bahwa mereka tidak akan mundur karena momen ini bertepatan dengan pelantikan kepala daerah terpilih.

“Kami akan tetap demo, karena ini adalah momentum penting bersamaan dengan pelantikan kepala daerah,” tegas Herianto.

Menurut rencana, massa aksi akan berkumpul terlebih dahulu di IRTI Monas pada pukul 13.00 WIB sebelum bergerak menuju lokasi utama di depan Istana Negara pada pukul 14.00 WIB.

Selain di depan Istana Negara, Patung Kuda Arjuna Wiwaha juga menjadi titik aksi bagi para demonstran.

Sembilan Tuntutan BEM SI dalam Demo “Indonesia Gelap”:

1. Evaluasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025

Mahasiswa menuntut agar Inpres yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dikaji ulang. Mereka khawatir efisiensi ini justru berujung pada pemangkasan anggaran sektor-sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan.

2. Transparansi Status Pembangunan dan Pajak Rakyat

BEM SI mendesak pemerintah untuk membuka secara transparan perkembangan proyek pembangunan nasional, termasuk sumber pendanaannya. Selain itu, mereka meminta akuntabilitas dalam pengelolaan pajak rakyat agar tidak disalahgunakan.

3. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden RI menjadi sorotan. Mahasiswa mempertanyakan efektivitasnya, terutama dalam distribusi dan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.

4. Menolak Revisi UU Minerba

BEM SI menolak rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang dianggap bermasalah dan berpotensi merugikan lingkungan serta kepentingan rakyat.

5. Menolak Dwifungsi TNI

Mahasiswa menolak wacana keterlibatan aktif TNI dalam urusan sipil, yang mereka nilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan reformasi militer di Indonesia.

6. Mendesak Pengesahan UU Perampasan Aset

BEM SI menuntut agar pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif.

7. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Mahasiswa meminta pemerintah untuk lebih serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, baik dari segi akses, fasilitas, maupun tenaga kerja yang kompeten.

8. Menolak Impunitas dan Menuntaskan Pelanggaran HAM Berat

Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih menjadi perhatian utama. BEM SI mendesak pemerintah agar menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan dan menolak impunitas terhadap pihak-pihak yang terlibat.

9. Menolak Campur Tangan Jokowi dalam Pemerintahan Saat Ini

Salah satu tuntutan paling tegas adalah penolakan terhadap dugaan “cawe-cawe” Presiden Joko Widodo dalam pemerintahan, terutama menjelang transisi kepemimpinan nasional.

Halaman Selanjutnya

1. Evaluasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025