Revisi UU TNI, Anies: Bagaimana Perubahan Ini Tak Membawa Dampak di Luar Niat Awal Pembuatnya?

Jakarta, VIVA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengutarakan sejumlah pertanyaan yang patut diangkat pasca DPR RI mensahkan hasil revisi UU TNI. Revisi UU ini menimbulkan reaksi publik terutama kekhawatiran kembalinya Dwifungsi ABRI atau TNI.

Pertanyaan-pertanyaan Anies seperti apakah kebijakan ini benar-benar akan membawa perbaikan, atau malah membuka ruang bagi tantangan baru dengan adanya revisi UU TNI tersebut.

"Ini adalah tentang menjaga profesionalitas TNI dan kemurnian demokrasi," kata Anies dalam unggahannya di akun X @aniesbaswedan, dikutip Minggu, 23 Maret 2025.

Anies yang sempat maju di Pilpres 2024 sebagai calon presiden itu menekankan, pada intinya masyarakat menginginkan TNI yang kuat, profesional, dan fokus pada tugas utama. Yakni menjaga pertahanan dan kesatuan negara.

Dia juga mengingatkan agar jangan sampai TNI terbebani dalam menjalankan tugasnya, sehingga mengalihkannya dari tugas utamanya sebagai Tentara Nasional Indonesia.

"Salah satu yang jadi perhatian, proses revisi ini berjalan sangat cepat. Publik sulit mengakses draf finalnya, forum diskusi pun minim. Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana memastikan hasilnya benar-benar baik bagi negara dan utamanya bagi TNI sendiri?" jelasnya.

Anies juga mempertanyakan jaminan bahwa revisi UU TNI itu tidak akan berdampak diluar yang diniatkan pembuat kebijakan. Dia juga menyinggung bahwa di tubuh TNI masih ada tantangan tersendiri, yakni meritokrasi dalam jenjang karier.

"Jika revisi ini bertujuan memperkuat TNI, kita harus pastikan ada rambu hukum yang jelas. Apa mekanisme pengamannya? Bagaimana memastikan bahwa perubahan ini tidak akan membawa dampak di luar niat awal pembuat kebijakan?" kata Anies.

Selain itu, mantan Rektor Paramadina itu juga mempertanyakan apakah revisi ini dapat menyelesaikan masalah di internal TNI. Karena, salah satu tantangan besar di TNI adalah meritokrasi dalam jenjang karier. Anies mengaku sangat ingin tentara-tentara terbaik mendapat promosi karena prestasi, bukan karena faktor non-meritokratik.

"Kita semua ingin melihat TNI yang makin profesional, kuat, dan dihormati, baik di dalam negeri maupun internasional. Seluruh rakyat mencintai TNI yang profesional dan berpihak pada rakyat. Maka justru karena itu, kebijakan ini harus dikawal dengan hati-hati," ujar Anies.

Dia bahkan turut mengutip kalimat Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang berpesan agar para prajurit tidak terlibat politik. Dia pun menegaskan bahwa pesan itu harus terus dijaga.

"Bung Karno pernah bicara, Angkatan perang jangan masuk dan terlibat politik. Jenderal Soedirman, seberapa pun tak setuju dengan keputusan pemerintah, selalu mendukung kewenangan pemerintah yang sah dan berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI. Ini adalah warisan yang harus kita jaga," ujarnya.

DPR Undang YLBHI dan Advokat Besok buat Bahas RUU KUHAP

Besok Komisi III DPR RI undang YLBH dan advokat untuk bahas RUU KUHAP.

VIVA.co.id

20 Juli 2025