Dedi Mulyadi Akan Jadikan KB Syarat Penerima Bansos dan Beasiswa di Jabar

Bandung, VIVA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akan menerapkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai syarat bagi masyarakat yang ingin menerima bantuan sosial atau bansos dari pemerintah provinsi, termasuk beasiswa, bantuan kesehatan, hingga bantuan rumah tidak layak huni.

Menurut Dedi, langkah ini bertujuan agar distribusi bantuan lebih merata dan tidak hanya terpusat pada keluarga yang sama. Ia menilai bahwa selama ini banyak keluarga yang terus menerima berbagai bentuk bantuan tanpa kendali jumlah anggota keluarga.

"Jadi seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan non-tunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga," kata Dedi di Bandung, Senin, 28 April 2025. 

Dedi menilai kebijakan ini sebagai solusi, mengingat biaya persalinan—terutama operasi sesar—mencapai minimal Rp25 juta per tindakan. "Uang segitu bisa untuk bangun rumah kan. Makannya berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup, menafkahi dengan baik," ujarnya



Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi

Photo :

• Ist

Rencana tersebut ia sampaikan dalam rapat koordinasi kesejahteraan rakyat bertajuk "Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah" di Pusdai, Bandung. Acara ini turut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Kepala BKKBN Wihaji, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup.

Tekankan KB Kaum Pria

Dalam forum tersebut, Dedi menyoroti pentingnya KB, terutama melalui program vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP), untuk menekan angka kelahiran di keluarga pra-sejahtera yang cenderung memiliki banyak anak, padahal kebutuhan hariannya tidak tercukupi.

"Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp2 miliar tetap tidak punya anak. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun. Akhirnya saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11," papar Dedi.

Ke depan, berbagai bantuan seperti sambungan listrik, beasiswa, dan bantuan rumah akan mewajibkan calon penerima untuk ikut program KB terlebih dahulu.

"Ada sekitar 150 ribu penerima bantuan sambungan listrik baru dari Pemprov. Syaratnya, boleh tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa, boleh tapi ibunya harus KB dulu. Nanti misalnya ada penerima bantuan masih usia produktif, boleh tapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan rutilahu terintegrasi provinsi dan kabupaten/kota, boleh tapi harus KB dulu," ucap Dedi.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan laki-laki dalam program KB. "Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menanggung beban reproduksi, sabab nu beukian mah salakina. Harus laki-lakinya. Kenapa harus laki-laki, karena misalnya nanti perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya atau lainnya," ungkap mantan Bupati Purwakarta itu

Selain itu, Dedi mengusulkan integrasi data penerima bantuan sosial dengan data kependudukan yang memuat informasi keikutsertaan KB. Lebih spesifik lagi, dalam data kependudukan tersebut harus memuat data peserta KB.

"Jadi ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek dulu. Sudah ber-KB atau belum. Kalau sudah ber-KB boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius. Walaupun saya tidak punya istri, saya berpihak kepada kaum perempuan, tapi perempuan yang memiliki tekad kuat mewujudkan kualitas dan kesejahteraan keluarga," tutur Dedi.

Dedi juga mengumumkan rencana pemberian penghargaan bagi desa-desa yang berhasil mengimplementasikan program-program kesejahteraan masyarakat. Desa yang dinilai berhasil, termasuk dalam pelaksanaan KB, pendidikan, kesehatan, pengelolaan sampah, dan penurunan angka stunting, akan mendapat stimulus pembangunan hingga Rp10 miliar.

"Pak Menteri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan memberikan hadiah stimulus pembangunan sebesar Rp10 miliar untuk Desa Istimewa. Penilaian akan dimulai dari desa, dari kecamatan. Juara kecamatan akan mendapat hadiah Rp200 juta. Juara kabupaten/kota akan mendapat hadiah stimulus Rp1 miliar. Dan, nanti akan diumumkan desa yang paling sukses dan desa yang paling gagal," ungkapnya

Halaman Selanjutnya

Ke depan, berbagai bantuan seperti sambungan listrik, beasiswa, dan bantuan rumah akan mewajibkan calon penerima untuk ikut program KB terlebih dahulu.