2 Elite NasDem Mangkir Panggilan KPK soal Kasus Korupsi Dana CSR Bank Indonesia

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di KPK
Sumber :
  • VIVA.co.id/Zendy Pradana

Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan pemanggilan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro pada Rabu 30 April 2025. Dia dijadwalkan dipanggil berkapasitas sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi berupa penyelewengan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Bank Indonesia (BI).

KPK Lelang Barang Rampasan, Rp53 Miliar Disetor ke Kas Negara

Bahkan, KPK juga menjadwalkan pemanggilan kepada Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansyah. Fauzi dan Charles merupakan anggota DPR dari fraksi Partai NasDem.

Politikus PKB Fauzih Amro (baju biru) diperiksa KPK terkait kasus suap Budi Supriyanto

Photo :
  • ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Lisa Rachmat Dituntut 14 Tahun, Kuasa Hukum Klaim Tak Ada Bukti-bukti Sah

Namun begitu, dua politisi NasDem itu tidak hadir dalam panggilan KPK berkapasitas sebagai saksi.

"Untuk 2 saksi CSR BI tidak hadir dan telah memberi konfirmasi ketidak hadiran secara resmi kepada Penyidik," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Kamis 1 Mei 2025.

KPK Dapat Informasi Pejabat Kementerian PU Terima Gratifikasi

Dua politisi NasDem itu, tidak hadir dengan alasan ada kunjungan kerja yang tidak bisa ditinggalkan.

"Dengan alasan bertabrakan dengan jadwal kegiatan kunjungan kerja yang sudah terjadwal sebelumnya," ucap Tessa.

Sehingga, keduanya meminta melakukan penjadwalan ulang panggilannya oleh lembaga antirasuah. Namun dijelaskan kapan panggilan ulangnya akan dilakukan.

"Dan meminta penjadwalan ulang," tandasnya.

Padahal, panggilan Fauzi dan Charles pada Rabu kemarin merupakan panggilan ulang yang sejatinya dijadwalkan panggilan sebagai saksi pada Kamis 13 Maret 2025.

Adapun dalam kasus ini, KPK masih menggunakan surat perintah penyidikan (Sprindik) umum. Belum ada tersangka yang dijerat.

Gedung Merah-Putih KPK

Photo :
  • VIVA/Andry Daud

Dalam perkara ini, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Rudi Setiawan mengungkapkan bahwa sebagian dana CSR yang ada diberikan kepada yang tidak semestinya.

"Jadi BI itu punya dana CSR, kemudian beberapa persen daripada sebagian dari pada itu diberikan ke yang tidak proper. Kurang-lebih seperti itu," kata Rudi kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya