Komisi II DPR Tak Setuju Usulan Dana Parpol di APBN Ditambah Lebih Besar

Jakarta, VIVA – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan tidak setuju dana partai politik (parpol) ditambah lebih besar di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Hal itu disampaikan Rifqi merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dana untuk parpol dari APBN ditambah dengan alasan mencegah praktik korupsi.

“Kalau saya ditanya sepakat atau tidak, saya kurang sepakat. Saya kurang sepakat terkait dengan wacana peningkatan dana APBN ke partai politik,” kata Rifqi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Mei 2025.

Rifqi menjelaskan, APBN sekarang banyak difokuskan untuk program-program prioritas pemerintah.

“Yang tentu itu akan nanti juga menambah porsi APBN kita pada sektor ini, yang akan memperlambat program-program di sektor lain,” tuturnya.

Lebih lanjut, Rifqi menyebut korupsi kerap kali terjadi di institusi politik dan melibatkan aktor-aktor politik dari partai. Dia mengatakan uang hasil korupsi seringkali lari ke masing-masing individu, bukan untuk kepentingan parpol.

“Kalau kita tracing kemana uang korupsi itu lari, saya hampir belum pernah mendengar uang itu lari ke partai politiknya. Uang itu lari untuk kepentingan pribadi-pribadi masing-masing,” ungkap dia.

Maka dari itu, Rifqi menilai pencegahan korupsi bukan dengan ditambahnya dana parpol. Sebab, dia menyebut perilaku korupsi timbul dari sikap individu.

“Dan karena itu kalau kemudian uang itu lari ke pribadi-pribadi, berarti korupsinya bukan karena perintah dan kebutuhan partai politik,” tuturnya.

“Jadi kalaupun partai politiknya punya kas yang besar nanti, kalau pribadi-pribadinya masih melakukan tindak pidana korupsi itu sudah selesai,” pungkas Rifqi.

Pengacara Tom Lembong Sindir Kejagung soal Adanya Abolisi: Gak Ada Audit BPK Kok Ditahan

Presiden Prabowo Subianto mengajukan abolisi untuk Tom Lembong kepada DPR.

VIVA.co.id

1 Agustus 2025