Fadli Zon Jelaskan Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, dari Nusantara hingga Reformasi

Menteri Kebudayaan Fadli Zon
Sumber :
  • VIVA.co.id/M Ali Wafa

Jakarta, VIVA - Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, memberi penjelasan enam alasan penulisan ulang sejarah Indonesia, harus dilakukan. Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Fadli mengungkapkan sejumlah judul dalam buku penulisan sejarah ini.

Fadli Zon: Stairlift di Candi Borobudur Bakal Diuji Coba untuk Permanen

"Pertama adalah menghapus bias kolonial dan menegaskan perspektif Indonesiasentris. Apalagi sekarang ini kita 80 tahun Indonesia merdeka, sudah saya kira waktunya kita memberikan satu pembebasan total dari bias kolonial ini dan menegaskan perspektif Indonesia sentris," ujar Fadli Zon, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Jakarta, Senin, 26 Mei 2025.

Alasan lainnya, yaitu menjawab tantangan kekinian dan globalisasi. Selain itu, untuk membentuk identitas nasional yang kuat

Momen Macron di Atas Candi Borobudur, Coba Sentuh Patung Budha dalam Stupa

"Lalu, menegaskan otonomi sejarah, sejarah otonom," katanya.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, penulisan ulang sejarah juga penting untuk memberikan relevansi untuk generasi muda. Lalu, memperkuat identitas ke-Indonesia-an.

Dukung Visi Bersama Indonesia-Prancis 2050, Menbud Fadli Zon Teken Perjanjian Kerja Sama Budaya Kedua Negara

"Dan reinventing indonesian identity," ucap Fadli.

Dia menambahkan, bangsa ini juga sudah lama tidak menuliskan perjalanan sejarah bangsa. Maka perlu untuk dilakukan penulisan lagi. "Lebih lagi karena kita terakhir menulis sejarah itu ya hingga 25 tahun yang lalu dan belum pernah ada lagi penulisan," kata Fadli.

Fadli Zon juga menampilkan 11 jilid yang terdapat dalam buku penulisan sejarah, di antaranya yaitu: 

1. Sejarah Awal Nusantara
2. Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina
3. Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah
4. Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi
5. Respons Terhadap Penjajahan
6. Pergerakan Kebangsaan
7. Perang Kemerdekaan Indonesia
8. Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi
9. Orde Baru (1967-1998)
10. Era Reformasi (1999-2024).

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya