Menko AHY Sebut Banjir Rob dan Penurunan Muka Tanah Jadi Ancaman Serius: Harus Segera Dicarikan Solusi
- ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.
Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai banjir rob hingga penurunan muka tanah (land subsidence) di kawasan pesisir utara Jawa dan Jakarta sudah menjadi ancaman serius.
Hal itu dikemukakan AHY dalam sambutannya pada forum kerja sama Gubernur Mitra Raja Utama di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Juni 2025.
AHY menekankan bahwa persoalan tersebut kini sudah tidak bisa lagi ditunda penanganannya. "Ini bukan isu biasa, ini existential threat (ancaman eksistensial) bagi masyarakat pesisir, khususnya di Pantura. Di beberapa titik, penurunan tanah bisa mencapai 12 sentimeter (cm) per tahun. Ini serius dan harus segera dicarikan solusinya," kata AHY.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Menurut AHY, solusi penanganan rob dan penurunan tanah tidak bisa disamaratakan. Untuk itu, AHY menekankan pentingnya pendekatan berbasis lokasi dan kondisi fisik wilayah masing-masing.
"Tidak ada one size fits all (satu ukuran cocok untuk semua). Di beberapa lokasi mungkin kita perlu membangun tanggul besar dan tinggi, tapi ada juga wilayah yang bisa diperkuat secara alami dengan menanam mangrove. Bahkan di beberapa tempat, kita harus realistis untuk mundur, relokasi masyarakat," ujarnya.
Dia menegaskan, pendekatan solusi tidak boleh hanya bergantung pada konstruksi fisik semata. Lantaran itu, dia ​​​​​mendorong penerapan "nature-based solutions" atau pendekatan berbasis alam untuk mengurangi risiko bencana secara lebih berkelanjutan.
"Kita jangan selalu mengandalkan beton. Solusi hybrid dengan pendekatan alami juga penting, dan itu bisa lebih ramah lingkungan serta berkelanjutan," kata AHY.
Diketahui, Forum Mitra Praja Utama merupakan wadah kerja sama antarpemerintah daerah yang terdiri dari 10 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Lampung, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). (Ant)
Legislator Rizki Faisal Usul Pimpinan Komisi III Gelar RDP Bahas Keseriusan Penanganan Perkara di Kejaksaan hingga KPK
Anggota DPR RI Fraksi Golkar Rizki Faisal, mengusulkan kepada pimpinan komisi III agar dapat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra kerjanya.
