DPR Dorong Pemerintah Buat Kebijakan Humanis untuk Pembangunan DOB Papua

Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi II DPR, Romy Soekarno mengatakan permasalahan yang terjadi di Provinsi Papua sejatinya adalah permasalahan Indonesia secara keseluruhan. Ia menilai keberhasilan pembangunan di Papua harus dipandang sebagai kunci dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menbud Fadli Zon Bantah HKN Berkaitan dengan HUT Prabowo: Kebetulan Saja

Ia menambahkan pendekatan pembangunan di Papua tak bisa hanya mengandalkan perhitungan teknokratis atau teori pembangunan semata. Pembangunan Papua, kata Romy, harus menjunjung keadilan, kemanusiaan, dan komitmen kebangsaan. 

"Di sinilah pentingnya kesadaran kolektif bahwa satu anak bangsa memiliki tanggung jawab untuk menjaga martabat dan kesejahteraan anak bangsa lainnya," kata Romy dalam keterangannya, Rabu, 2 Juli 2025.

Habiburokhman Tegaskan Draf RUU KUHAP Bisa Diakses di Website DPR

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Romy Soekarno

Photo :
  • Istimewa

“Ini bukan sekadar soal data atau angka. Ini soal panggilan jiwa sebagai bangsa. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil, setiap rupiah yang dianggarkan untuk Papua, mencerminkan rasa keadilan dan empati yang tulus,” sambungnya.

DPR Kritik Pelibatan TNI-Polri Saat MPLS: Jangan Dikit-dikit Tentara, Dikit-dikit Polisi

Di sisi lain, Romy mendorong agar Kementerian Keuangan dan Bappenas sebagai institusi teknokratis utama untuk memperluas cara pandangnya terhadap perencanaan pembangunan di Provinsi Papua.

Ia menilai penyusunan kebijakan anggaran dan perencanaan pembangunan Papua tak cukup hanya berdasar pada efisiensi fiskal. Melainkan, lanjut dia, harus ada pendekatan yang lebih inklusif, humanistik, dan kontekstual, dengan mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan geografis masyarakat Papua.

Papua Barat/Ilustrasi.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Olha Mulalinda

Romy menilai tantangan pembangunan di Provinsi Papua berada di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB). Menurutnya, anggaran yang tersedia masih belum cukup untuk menjawab kompleksitas masalah yang ada, mulai dari infrastruktur dasar, pendidikan, hingga layanan kesehatan.

“Diperlukan terobosan konkret dan kebijakan afirmatif yang lebih berani. Tanpa itu, percepatan pembangunan di DOB Papua tidak akan maksimal, dan manfaatnya tidak akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Papua bukan sekadar bagian dari wilayah administratif Indonesia, melainkan bagian dari jiwa bangsa. Keberhasilan membangun Papua adalah simbol keberhasilan membangun keadilan sosial di Indonesia," pungkas Romy.

Anggota Komisi III DPR RI Martin D Tumbelaka (tengah)

Martin Tumbelaka: Kasus Kematian Mantan Sekdes Tawaang Harus Diungkap Transparan

Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Ri Martin D. Tumbelaka seusai menerima keluarga korban di kediaman pribadinya, Rabu 16 Juli 2025.

img_title
VIVA.co.id
17 Juli 2025