Muncul di Kongres PSI, Absen dari Polisi, Pihak Jokowi Serang Balik TPUA

Jakarta, VIVA – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), disebut mengajukan penundaan pemeriksaan di Polda Metro Jaya dalam kapasitasnya sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah palsu.

Pengacara Jokowi, Rivai Kusumanegara, membenarkan bahwa pemanggilan dari penyidik seharusnya dilakukan pada Kamis, 17 Juli 2025 lalu. Namun, Jokowi tidak bisa memenuhi panggilan karena alasan kesehatan.

“Benar, minggu lalu kami sudah menerima surat panggilan dari Polda Metro Jaya. Tapi karena kondisi kesehatan Pak Jokowi yang tidak memungkinkan keluar kota (masa observasi dokter), maka kami memohonkan penundaan,” ujar Rivai saat dikonfirmasi, Selasa, 22 Juli 2025.

Menurut Rivai, pihaknya telah mengajukan dua opsi, pertama menunggu izin dokter untuk hadir langsung, atau melakukan pemeriksaan di kediaman Jokowi sesuai ketentuan Pasal 113 KUHAP.

“Sampai saat ini kami masih menunggu jawaban atas permohonan tersebut dan mudah-mudahan dalam minggu ini sudah mendapat jawabannya," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mengungkap fakta mengejutkan. Mereka menyebut kalau mantan Presiden Joko Widodo tak hadir dalam panggilan pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya.

Jokowi, yang sejatinya menjadi pelapor dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik soal ijazah palsu, disebut mangkir dengan alasan sakit. Namun yang bikin heboh, Jokowi hadir di acara Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hal itu disesalkan TPUA.

“Anehnya, untuk panggilan polisi dia mengaku sakit, tidak bisa hadir ke Polda Metro Jaya, tapi dia hadir dalam agenda politik di Kongres Partai Solidaritas Indonesia," kata kuasa hukum TPUA, Ahmad Khozinudin dengan nada menyindir, Selasa, 22 Juli 2025.

Maka dari itu, TPUA menilai, sikap Jokowi yang mangkir dari panggilan polisi tapi bisa tampil di panggung politik justru memperburuk citra dirinya sendiri. Ia menegaskan, sebagai mantan Presiden dua periode yang juga pelapor, Jokowi seharusnya memberikan contoh sikap negarawan.

“Sebenarnya selama ini yang bermain politik itu siapa? Kan kita dianggap mencoba untuk mendowngrade dirinya, menjatuhkan reputasi politiknya," katanya.

Soal Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong, PSI: Kami Yakin Keputusan Diambil Demi Kebaikan Bangsa

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebut amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong bentuk penggunaan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto sesuai konstitusi.

VIVA.co.id

2 Agustus 2025