Mendagri Tito Bilang 200 Pemda Ingin Dirikan Sekolah Rakyat, tapi Terkendala Lahan

Jakarta, VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian mengaku sebanyak 200 pemerintah daerah (pemda) mengajukan permohonan untuk mendirikan sekolah rakyat. Namun, pemerintah pusat tak akan menerima semua pengajuan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah mempertimbangkan beberapa syarat untuk bisa mendirikan sekolah rakyat tersebut. Salah satunya yaitu luas lahan minimal 5.000 meter persegi atau lima hektare.

"Ya, pemda banyak sekali yang mengajukan, melebihi 200 (pemda) malah, tapi kan ada yang 2.000 meter (persegi), enggak sesuai kriteria. Kriterianya kan lima hektare," kata Tito di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa, 29 Juli 2025.

Menurut Tito, lahan yang luas dapat digunakan untuk berbagai fasilitas, seperti membangun lapangan bola, asrama, hingga laboratorium.

Namun, Tito meyakini kebutuhan akan lahan yang luas bagi Sekolah Rakyat bakal berfungsi sepenuhnya untuk kepentingan murid. Sebab, pemda memiliki banyak lahan yang belum difungsikan dengan maksimal.

"Aset-aset yang idle bisa digunakan. Aset dan bangunan yang ternyata jadi beban, dengan ada Sekolah Rakyat itu, akan menjadi produktif," katanya.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto ingin 200 Sekolah Rakyat tahap pertama segera diluncurkan. Selain itu Prabowo juga ingin Sekolah Rakyat dibangun dalam semua jenjang pendidikan.

"Nanti lead sektornya, eksekusinya untuk berapa banyak yang akan di-launching pertama, apakah 100? Atau 200? Keinginan Pak Presiden 200. Tapi kan semua ngecek lapangan. keinginan Pak Presiden itu kan ada boarding, TK, SD, SMP, SMA untuk masyarakat yang tidak mampu anak-anaknya," tuturnya.

Mensos Sebut Siswa Sekolah Rakyat Bisa Kuliah Pakai Beasiswa

Siswa sekolah rakyat berpeluang untuk melanjutkan pendidikan perguruan tinggi melalui jalur beasiswa dari pemerintah maupun swasta

VIVA.co.id

7 Agustus 2025