Respons KPK karena Disebut Bikin Gaduh Gegara OTT Oleh Partai NasDem
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto merespons pernyataan Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni soal OTT Bupati Kolaka Timur. Setyo menyebut OTT sedang berlangsung, namun sang Bupati yaitu Abdul Azis tidak ada ditempat.
"Memang Bupati sedang tidak di tempat, tapi ada beberapa pihak (swasta dan PNS) yang diamankan," ujar Setyo Budiyanto kepada wartawan, Kamis, 7 Agustus 2025.
Setyo menjelaskan OTT tersebut memang benar terjadi. Kendati demikian, ia belum bisa menjelaskan kasus yang membuat KPK melakukan OTT itu.
Ilustrasi barang bukti uang dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK
- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Sebelumnya, Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak membuat drama dalam proses penegakan hukum.
Hal tersebut juga sebagai klarifikasi tegas atas informasi yang menyebut Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
“Kami menghormati hukum dan proses penyelidikan, tapi jangan lakukan drama dalam ruang terbuka di media sosial. Abdul Azis ada di sebelah saya dan sedang mengikuti Rakernas. Kalau berita yang tidak ada menjadi ada, itu jadi pertanyaan. Sangat disayangkan jika drama ini dimainkan oleh pihak yang kita tidak tahu maksud dan tujuannya," tegas Ahmad Sahroni di Makassar, Rabu, 7 Agustus 2025.
Sahroni mengungkapkan bahwa OTT semestinya terjadi dalam satu tempat dan waktu saat tindak pidana dilakukan. Dalam kasus ini, menurutnya, pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak tidak sesuai fakta karena Abdul Azis sedang berada di Jakarta, mengikuti agenda partai secara resmi.
Ia juga menyayangkan framing yang menciptakan kegaduhan publik, padahal belum ada proses hukum yang berjalan secara formal.
"Kalau Bupati ini menjadi target penegakan hukum, silakan lakukan sesuai proses. Tapi jangan buat kegaduhan seolah-olah OTT. Orang sekarang lebih pintar, tidak bisa dibodohi," imbuh Sahroni.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, yang menilai pernyataan KPK berpotensi menciptakan opini sesat. Ia menolak pola penegakan hukum yang bersifat dramatis dan menyasar figur tertentu, apalagi menjelang agenda internal partai.
“Yang kami tolak adalah drama. Mari kita hormati proses hukum dengan asas praduga tak bersalah. Hukum tidak boleh dipakai untuk mencari-cari kesalahan. Kami tidak terusik, tapi jangan sampai seolah-olah ada penargetan karena ada agenda penting seperti Rakernas," ujar Rudianto.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni
- VIVA.co.id/Andri Mardiansyah (Padang)
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Abdul Azis, dalam operasi tangkap tangan (OTT).
“Sedang proses operasi,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.
Pada kesempatan berbeda, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya OTT di Sultra.
“Tim masih di lapangan. Nanti akan kami update (beri tahu, red.) kembali siapa saja yang diamankan, barang apa saja yang diamankan, termasuk terkait dengan perkara apa. Nanti kami akan update kembali,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
