Respons Dudung Usai Anggota BAIS Diduga Ditangkap Saat Unjuk Rasa
- Yeni Lestari/VIVA
Jakarta, VIVA – Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan, Dudung Abdurrahman buka suara soal dugaan anggota Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS) yang ditangkap anggota Brimob saat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.
Dudung mengaku belum dapat memastikan kebenaran terkait dugaan anggota BAIS yang ditangkap tersebut.
"Nah, itu keabsahannya juga saya masih belum monitor ya. Apakah itu benar apa tidaknya walaupun memang ada yang ditangkap," kata Dudung kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 September 2025.
Dudung menjelaskan, keberadaan intelijen di lapangan merupakan hal wajar untuk memantau situasi. Namun, dia memastikan TNI tidak memiliki tujuan lain selain fungsi pemantauan.
"Tapi memang dunia intelijen seperti itu biasanya. Tetapi pasti ada tujuan-tujuan tertentu. Yang jelas pasti pihak TNI tidak mungkin akan ada tujuan-tujuan lain," ucap dia.Â
"Yang jelas bagaimana untuk memonitor situasi di lapangan sehingga bagaimana langkah-langkah ke depan TNI apabila diminta bantuan oleh kepolisian mereka sudah tahu," pungkas Dudung.Â
Sebelumnya diberitakan, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita buka suara soal dugaan anggota Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS) yang ditangkap anggota Brimob saat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan seharusnya pihak yang menangkap tak membongkar identitas anggota yang tertangkap.
"Begitu ini ditangkap kemudian keluar seperti itu, harusnya yang menangkap itu tidak menyebarkan itu, karena kan intelijen," kata Tandyo kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 1 September 2025.
Tandyo menjelaskan bahwa salah satu tugas anggota intelijen adalah mencari informasi tertentu. Maka itu, menurutnya seorang intelijen harus memasuki dan bergabung ke dalam aksi unjuk rasa untuk mencari informasi yang diinginkan.
"Saya sampaikan ya, namanya orang memberikan informasi itu kan kita harus masuk di dalam ya, itu kita ikut mereka, kegiatan mereka," katanya.
Eks Ketua MA Sushila Karki Resmi Jabat PM Sementara Nepal
Sushila Karki, eks ketua mahkamah agung Nepal menggantikan PM Sharma Oli yang mundur usai unjuk rasa besar di negara tersebut.
