Sistem Pemilu Coblos Caleg, AHY: Keadilan Berpihak pada Kedewasaan Demokrasi

Jakarta -- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersyukur Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. 

“Alhamdulillah, hari ini Mahkamah Konstitusi menetapkan sistem pemilu proporsional terbuka pada Pemilu 2024,” kata AHY dalam keterangannya, Kamis, 15 Juni 2023.

AHY menyebutkan, dengan adanya putusan sistem pemilu proporsional terbuka ini, MK berpihak pada keadilan dan kedewasaan demokrasi di Tanah Air. Sebab, rakyat tetap akan mencoblos partai dan caleg pada Pemilu 2024 nanti.

“Keadilan berpihak pada kedewasaan demokrasi, hak rakyat dalam amanat reformasi,” kata AHY.

Lebih lanjut, putra sulung Presiden SBY itu meminta semua pihak untuk tetap mengawal pesta demokrasi lima tahunan ke depan. Ini untuk memastikan pemilu tetap berjalan demokratis. 

“Mari kita terus kawal Pemilu 2024 yang demokratis, jujur dan adil. Menuju perubahan dan perbaikan,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah,  Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya juga mengapresiasi putusan MK. Dia mengatakan putusan tersebut sebagai bukti MK menjadi penjaga konstitusi dan demokrasi. 

“Kami sangat mengapresiasi putusan MK. Tentu ini sejalan dengan semangat demokrasi dan reformasi yang selama ini dicita-citakan,” ujarnya.  

Dia mengatakan semangat demokrasi selama ini yaitu mendekatkan wakil rakyat dengan masyarakat. Karena itu, dinilainya, sistem proporsional terbuka lebih memberikan peluang bagi rakyat untuk memilih wakilnya dengan seksama. Sehingga, tidak terjadi proses membeli kucing dalam karung. 

“Situasinya saat ini lebih memungkinkan bagi parpol untuk menawarkan program sekaligus orang-orang yang dianggap mempunyai kapabilitas dan kapasitas memperjuangkan program yang ditawarkan. Proporsional terbuka memberi peluang lebih kepada rakyat. Ya ini pesta rakyat,” ujarnya.

Hasto Gugat Pasal 21 UU Tipikor, Begini Respons KPK

KPK buka suara soal Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengajukan uji materi Pasal 21 UU Tipikor mengenai perintangan penyidikan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

VIVA.co.id

29 Juli 2025