Blak-blakan, Hasto Bicara soal Hubungan Megawati dan Jokowi saat Ini

Jakarta, VIVA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut hubungan Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memang harus baik.

Hasto mengatakan hal itu menjawab pertanyaan awak media mengenai Megawati terkait hubungan putri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu dengan Jokowi.

"Jadi, hubungan antara Ibu Megawati Soekarnoputri, beliau saat itu dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, dengan Presiden RI, ya, harus baik-baik," kata Hasto kepada wartawan di Galeri Nasional, Medan Merdeka Timur, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024.

"Ya, konteksnya hubungan antar lembaga negara memang harus mengedepankan hubungan baik," imbuh dia.

Di sisi lain, Hasto kembali menjawab pertanyaan terkait hubungan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP, dengan eks kadernya, Jokowi.

Hasto pun menyinggung hasil Rakernas V PDIP soal kerja sama politik dibangun ke pihak yang memperjuangkan konstitusi.

"Sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Mega menjalankan, seluruh keputusan kongres termasuk rekomendasi dari Rakernas ke-V partai. Dalam rekomendasi Rakernas V partai sangat jelas bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, kemudian oleh Rakernas ke-V, setelah mendengar masukan dari DPD dan arus bawah, maka ketua umum hanya melakukan kerja sama politik dan mereka-mereka yamg memperjuangkan konstitusi, demokrasi, dan juga Trisakti Bung Karno," kata Hasto.

Sebelumnya, Megawati mengungkap hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja saat menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada semua kepala daerah se-Indonesia di Balai Samudera, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.

"Tadi sebelum ke sini, ada siapa itu, ndak tahu ngomong, yang namanya apa, mengatakan katanya saya tidak ini sama Presiden. Loh, enaknya loh dia ngomong kayak gitu. Saya sama Presiden baik-baik saja. Emangnya kenapa?" kata Megawati.

Megawati bercerita bahwa dia disebut punya hubungan buruk dengan Jokowi karena isu perpanjangan masa jabatan presiden dan wacana presiden 3 periode. Megawati mengatakan hal tersebut merupakan wilayah tata negara.

"Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh, saya tahu hukum, kok, mana yang ahli hukum angkat tangan? Itu kan namanya ranahnya konstitusi," ujar Megawati.

Megawati Hadiri Bimtek PDIP di Bali, Ganjar Bantah Sekalian Kongres Partai

Muncul spekulasi bahwa pertemuan para kader PDIP di Pulau Dewata ini sekaligus kongres partai yang sebelumnya urung digelar tanpa alasan yang pasti. 

VIVA.co.id

30 Juli 2025