Tolak Pengesahan RUU Pilkada, Politikus PKB: Lawan Penguasa Begal Konstitusi!

Jakarta, VIVA – Anggota DPR RI Fraksi PKB, Luqman Hakim, menyatakan sikapnya yang menolak pengesahan Revisi Undang-undang Pilkada. Sebagai salah satu bentuk perlawanannya, hari ini dia mengaku tak datang pada rapat paripurna pengesahan RUU tersebut.

"Sebagai Anggota DPR RI Fraksi PKB, saya memutuskan tidak datang pada Rapat Paripurna DPR RI yang digelar hari ini dengan agenda pengambilan keputusan untuk mengesahkan RUU Pilkada," kata Luqman dalam keterangannya, yang diterima Kamis, 22 Agustus 2024.

Luqman mengaku menolak RUU tersebut karena Baleg DPR RI tidak membuka ruang untuk partisipasi publik. Dia juga menilai RUU Pilkada yang bakal disahkan itu tidak sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan kontra demokrasi.

"Tidak hadirnya saya di rapat paripurna, bukanlah masalah teknis. Tetapi manifestasi dari sikap saya yang menolak pembahasan dan pengesahan revisi UU Pilkada dengan cara kilat, tanpa ruang partisipasi publik, kontra-demokrasi dan melawan konstitusi dengan mengabaikan substansi Putusan MK," kata Luqman.

Luqman mengaku berdiri bersama rakyat dan mahasiswa yang menolak RUU Pilkada. Menurutnya RUU Pilkada ini merupakan rekayasa penguasa yang berusaha 'membegal' konstitusi dan harus dilawan.

"Saya memilih berada di posisi sejarah bersama kawan-kawan mahasiswa, teman-teman jurnalis, para akademisi, individu dan organisasi pegiat demokrasi dan seluruh rakyat Indonesia yang hari ini bersikap dan bergerak melawan rekayasa penguasa untuk membegal konstitusi demi melanggengkan kekuasaan," ujarnya. 

Legislator Pertanyakan Landasan PPATK Blokir Rekening ‘Nganggur’ Lebih dari 3 Bulan

Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng mengaku tidak setuju dengan langkah PPATK yang akan memblokir sementara transaksi pada rekening bank dormant.

VIVA.co.id

29 Juli 2025