Usulan PDIP Soal Polri di Bawah TNI atau Kemendagri Dianggap Aneh
- Istimewa
Jakarta, VIVA - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Agus Herlambang mengatakan usulan PDI Perjuangan (PDIP) agar Polri kembali di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri merupakan ide kosong tanpa dukungan data dan fakta yang valid. Menurut dia, PDIP mengusulkan wacana itu hanya karena babak belur di Pilkada Serentak 2024.
“Hanya karena babak belur di Pilkada, petinggi PDIP mengajukan usulan tersebut (Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri),” kata Agus melalui keterangannya pada Minggu, 1 Desember 2024.
Partai Solidaritas Indonesia, PSI
- VIVA/M Ali Wafa
Kata dia, seharusnya usulan tanpa dukungan data dan fakta itu dijauhkan. Sebab, ia menyebut usulan tanpa didukung data yang valid itu bisa mengarah pada fitnah.
“Usulan tanpa dukungan data dan fakta itu sudah seharusnya segera kita lupakan, itu datang dari orang panik. Harus kita lupakan karena sudah menjurus fitnah,” ujarnya.
Padahal, lanjut dia, jika melihat data hasil survei Litbang Kompas periode Juni 2024 itu tercatat bahwa 73,1 persen masyarakat memberikan penilaian positif terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Hal tersebut dilakukan pasca pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2024, karena dianggap polisi tidak netral.
"Mohon diingat juga angka ini naik 1,5 persen dibandingkan survei sebelumnya pada Desember 2023 yang 71,6 persen. Kesimpulannya bahwa Polri baik-baik saja, kinerjanya prima, dipercaya warga. Jadi aneh sekali PDIP ujug-ujug mengusulkan hal tersebut," pungkasnya.
Panser Anoa Kepung Kejagung, Ada Apa?
Dua kendaraan taktis milik TNI, yakni panser Anoa 6x6, tampak disiagakan di area strategis gedung Korps Adhyaksa.
