Sebut Kenaikan Harga Beras Masalah Global, Pemerintah Siap Salurkan Bantuan

Jakarta – Kementerian Keuangan memastikan bahwa masalah kenaikan harga beras yang saat ini sedang terjadi, tidak hanya menjadi masalah bagi Indonesia saja. Melainkan juga menjadi masalah bagi negara-negara di tataran global.

Hal itu diutarakan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu, saat menjadi pembicara dalam BNI Investor's Daily Summit 2023.

"Jadi (beras) ini tidak hanya terkait masalah domestik saja, karena ini adalah masalah besar di seluruh dunia secara global," kata Febrio dalam telekonferensi, Selasa, 24 Oktober 2023.

Dia menjelaskan, meskipun inflasi sudah menurun pada level 2,28 persen secara year-on-year (yoy), namun inflasi yang terjadi pada volatile food (komponen harga bergejolak) mulai kembali meningkat. Hal itu terjadi pada harga cabai dan bawang yang saat ini mengalami deflasi, namun harga beras justru tengah mengalami inflasi yang dampaknya cukup dirasakan.

Karenanya, Febrio memastikan bahwa peran APBN akan kembali berada pada posisi sebagai shock absorber atau peredam kejut, sebagai bentuk antisipasi dari dampak kenaikan harga beras tersebut.

"Antisipasi yang harus kita lakukan adalah memerankan APBN sebagai shock absorber. Kita pastikan APBN siap melakukan perannya," ujar Febrio.

Maka dari itu, lanjut Febrio, saat ini pemerintah menilai perlunya menggenjot belanja, terutama dari sisi ketahanan pangan dan stabilitas harga. Sehingga, pemerintah pun memberikan sinyal bahwa mereka akan kembali memberikan bantuan, untuk menstabilkan harga beras dan daya beli masyarakat.

"Saat harga beras yang masih tinggi, kita sudah impor beras untuk memastikan suplainya ada," kata Febrio.

Namun, Dia mengaku jika hal tersebut masih harus dibicarakan lebih lanjut oleh pemerintah. Karenanya, masyarakat diminta menunggu pengumuman terkait adanya bantuan untuk menstabilkan harga beras tersebut.

"Ini sedang kita siapkan, tinggal tunggu aja pengumumannya. Kita ingin lebih bold nanti, jadi kita tunggu saja kebijakan lebih spesifiknya. Mungkin enggak lama lagi," ujarnya.

Dongkrak Kesadaran Wajib Pajak, Literasi Soal Pajak Pusat dan Daerah Mesti Dipacu

Pemahaman ini sangat penting untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

VIVA.co.id

1 Agustus 2025