Respons Sri Mulyani Sering Dianggap 'Pelit'
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memberikan klarifikasi terkait dirinya yang kerap dianggap pelit sebagai Bendahara Negara. Hal ini sebagai respons atas apa yang disampaikan oleh mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita.
Enggar mulanya mengatakan, sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani merupakan sosok yang sangat ketat dalam mengeluarkan anggaran. Meskipun hal itu merupakan tugas dari Sri Mulyani untuk menjaga Anggaran Pendapatan Negara (APBN) agar tidak jebol.
"Sebagai Bendahara Negara, ketat betul beliau. Beliau lebih memilih tidak disukai termasuk oleh koleganya yaitu saya sendiri, ya agak-agak sulit kepada Ibu Sri Mulyani karena setiap saya minta uang, sebelum saya bicara, beliau sudah menyatakan 'tidak dulu'. Tetapi kita bisa bayangkan kalau Bendahara Negara mengiyakan semua, maka jebol lah APBN ini," ujar Enggar dalam acara ini BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC, Senayan, Selasa, 8 Oktober 2024.
Ilustrasi proyek pembangunan.
- VIVA/M Ali Wafa
Menanggapi hal ini, Sri Mulyani membantah bahwa dia merupakan sosok yang pelit. Dia mengatakan, setiap permohonan anggaran yang diajukan kepadanya selalu didengar.
"Kalau tadi Pak Enggar memberikan persepsi dan membangun reputasi bahwa menteri keuangan selalu bilang tidak dulu, padahal tidak begitu. Saya ini termasuk pendengar yang baik, seluruh permintaan selalu saya dengarkan sehingga kemudian bisa didudukkan dan kalaupun ada ruangan fiskal kita selalu memberikan afirmasi terhadap program-program yang memang solid dan bisa dijalankan dengan baik," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan, hal itu dilakukan sebagai aspek kehati-hatiannya sebagai Bendahara Negara. Menurutnya, jika dia merupakan sosok yang pelit, maka tidak akan ada pembangunan di Indonesia.
"Itu adalah aspek kehati-hatian dari bendahara negara jadi jangan sampai nanti saya ditempelin dengan tulisan Mrs. No karena, tidak. Kalau saya no berarti tidak ada pembangunan dalam hal ini, buktinya ada. Jadi ini masalah selektivitas dan kualitas dan tentu ini juga menunjukkan bahwa kita semuanya menggunakan uang rakyat secara responsible," katanya.
Pemerintah-DPR Sepakat Tambah Bansos di 2025 untuk 20 Juta Penerima Manfaat
Pemerintah menyetujui rekomendasi dari Banggar DPR RI untuk menambah bantuan berupa minyak goreng untuk disalurkan ke 20 juta penerima manfaat
