Sahkan RUPTL 2025-2034, Bahlil: 76 Persennya Menuju ke Energi Baru Terbarukan

Jakarta, VIVA – Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, meresmikan peluncuran Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

Setelah melalui proses yang panjang dan kajian yang mendalam, Bahlil memastikan bahwa RUPTL yang telah disusun sesuai target Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) ini juga telah disesuaikan dengan kebutuhan energi domestik.

"Saya tidak mau RUPTL dibangun itu hanya atas dasar orderan sebuah pihak atau konsep sepihak," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 26 Mei 2025.

"Maunya kita, konsep yang dibangun itu adalah untuk melihat tingkat kebutuhan kita sekarang dengan basisnya pada waktu kemarin," ujarnya.

Dia mengatakan, setelah beberapa kali menggelar rapat pleno dengan Menteri Keuangan dan PT PLN, terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan di dalam RUPTL PLN Tahun 2025-2034 ini. Karenanya, Bahlil pun berharap bahwa RUPTL ini bisa menjadi instrumen pedoman, dalam mengimplementasikan program ketahanan energi nasional.

Dia pun merinci bahwa dalam RUPTL tersebut, pemerintah telah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik untuk tahun 2025-2034 menjadi 69,5 GW. Komposisinya yakni untuk pembangkit EBT 42,6 GW, storage 10,3 GW, dan fosil 16,6 GW.

"Dan hasilnya adalah, 76 persen itu menuju kepada energi baru terbarukan. Dimana dari 76 persen itu, kurang lebih sekitar 42, 6 GW itu adalah EBT dan 10,3 itu adalah storage," kata Bahlil.

Sementara dari seluruh jenis pembangkit EBT, Bahlil menjelaskan bahwa sumber energi surya memiliki porsi yang cukup besar yakni 17,1 GW. Kemudian disusul oleh energi air sebesar 11,7 GW, angin sebesar 7,2 GW, panas bumi sebesar 5,2 GW, bioenergi sebesar 0,9 GW, dan nuklir sebesar 0,5 GW.

Kemudian untuk kapasitas sistem penyimpanan energi mencakup PLTA pumped storage, yakni ditetapkan sebesar 4,3 GW dan baterai 6,0 GW.

"Ini jadi 70 persen lebih akan kita dorong untuk percampuran energi kita antara EBT dan storage," ujarnya.

RUU Ketenagalistrikan, Anggota Komisi XII Dorong Dua Hal Ini

RUU Ketenagalistrikan yang tengah dibahas di DPR RI diingatkan harus mampu menjawab tantangan penguatan ekosistem EBT di Indonesia.

VIVA.co.id

22 Juli 2025