Paripurna DPR, BPK Sampaikan Beri Opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah 2024

Jakarta, VIVA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPK Isma Yatun dalam rapat paripurna DPR ke-19 masa persidangan III tahun sidang 2024-2025, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Mei 2025.

Isma menjelaskan bahwa pemeriksaan LKPP 2024 itu dilakukan atas dasar laporan keuangan bendahara atau laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) beserta 84 laporan keuangan kementerian/lembaga (K/L).

“Meskipun 2 LKKL, yakni Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian. Hal ini tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP 2024 secara keseluruhan,” kata dia.

Isma memastikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun 2024 dalam bentuk LKPP 2024 sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan.

Isma juga mengapresiasi dukungan DPR RI dalam mendorong pengelolaan APBN yang transparan dan akuntabel. Sebab itu, dirinya berharap DPR dapat terus mendorong pengalihan belanja yang kurang produktif menjadi belanja prioritas yang berdampak nyata dengan upaya yang diinisiasi pemerintah.

“Visi Asta cita yang memandu kebijakan nasional kini telah diformulasikan dalam rencana pembangunan jangka menengah 2025 hingga 2029 di mana peran DPR sangat sentral dalam mengawal implementasi program-program strategis seperti makan bergizi gratis dan Swasembada pangan,” jelasnya.

Ia menilai, hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hak dasar rakyat terpenuhi dan setiap program yang ada dapat mencapai sasaran yang tepat.

Legislator Pertanyakan Landasan PPATK Blokir Rekening ‘Nganggur’ Lebih dari 3 Bulan

Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng mengaku tidak setuju dengan langkah PPATK yang akan memblokir sementara transaksi pada rekening bank dormant.

VIVA.co.id

29 Juli 2025