Bimo Wijayanto Beberkan Tugas Khusus dari Sri Mulyani di Bulan Pertamanya Jadi Dirjen Pajak

Jakarta, VIVA – Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto mengaku diminta untuk mempelajari soal perpajakan dalam waktu satu bulan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Bimo mengatakan, Sri Mulyani juga menginstruksikan agar memetakan isu strategis di DJP. Nantinya, setelah satu bulan hal tersebut akan dibahas bersama media melalui konferensi pers.

"Saya diminta oleh Ibu Menkeu satu bulan ini untuk betul-betul mapping semua pending matters, strategic issues. Kemudian nanti akan saya adakan press briefing yang lengkap, tematik gitu ya apakah itu temanya cortex atau mungkin policy-policy yang strategis yang tentu merupakan arahan dari Ibu menkeu," ujar Bimo di DPR RI Selasa, 27 Mei 2025.

Bimo menuturkan, terdapat tiga hal yang perlu ditekankan, yakni integrasi. Hal ini mulai dari integrasi data dan sistem, integrasi human capital, serta integrasi institusi.

"Jadi sementara itu nanti tunggu, mudah-mudahan less than one month saya akan update ke teman-teman sekalian," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pekerjaan rumah (PR), kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak baru Bimo Wijayanto untuk membereskan permasalahan di Direktorat Jenderal Pajak. Salah satunya, memperbaiki coretax yang bermasalah sejak diluncurkan pada awal 2025.

Sri Mulyani mengatakan, penerimaan negara merupakan andalan untuk sebuah negara. Penerimaan negara juga menjadi salah satu tantangan yang paling utama.

"Kemenkeu sebagai pengelola tugas penerimaan negara harus mampu menjawab kenaikan tax rasio, perbaikan sistem coretax yang perlu untuk terus di yakinkan mampu memudahkan wajib pajak memberikan pelayanan yang mudah, reliability dari sistem," ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat, 23 Mei 2025.

Sri Mulyani meminta, agar Bimo meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurutnya, hingga saat ini banyak wajib pajak yang masih tidak menjalankan kewajibannya.

"Masyarakat menginginkan penerimaan pajak naik, namun masyarakat dan dunia usaha sangat segan untuk membayar pajak. Ini adalah kontradiksi yang harus terus dikelola, setiap rupiah yang kita kumpulkan tidak hanya sekedar menjadi penerimaan negara, namun dia mampu untuk menjawab tantangan struktural," jelasnya.

Intip Jatah Dana Konsumsi Menteri hingga Eselon Kementerian untuk Sekali Rapat yang Ditetapkan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menetapkan biaya konsumsi rapat untuk tahun 2026.

VIVA.co.id

2 Juni 2025