RI Catat Deflasi 0,37 Persen pada Mei 2025, Imbas Harga Cabai hingga Bawang Turun

Jakarta, VIVA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, telah terjadi deflasi sebesar 0,37 persen month-to-month (mtm) atau secara bulanan pada bulan Mei 2025. Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menjelaskan, faktor pendukung deflasi bulanan Mei 2025 sebesar 0,37 persen itu utamanya akibat turunnya harga sejumlah komoditas hortikultura, seperti misalnya cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.

"Indeks harga konsumen (IHK) turun dari 108,47 di April 2025, menjadi 108,07 pada Mei 2025," kata Pudji dalam konferensi pers, Senin, 2 Juni 2025.

Dia menambahkan, secara year-on-year (yoy) inflasi tercatat sebesar 1,60 persen, sementara secara tahun kalender alias year-to-date (ytd) inflasi tercatat sebesar 1,19 persen.

Pudji mengatakan, dibandingkan dengan bulan Mei 2024, tingkat deflasi pada Mei 2025 tercatat lebih dalam. Dimana, kelompok pengeluaran dengan kontribusi deflasi paling dominan yakni pada komoditas makanan, minuman, dan tembakau, yang mengalami deflasi 1,40 persen dan berkontribusi -0,41 persen.

"Dengan komoditas penyumbang deflasi terbesar yakni cabai merah dan cabai rawit, dimana masing-masingnya telah memberikan andil -0,12 persen," ujar Pudji.

Kemudian ada pula bawang merah dengan kontribusi terhadap deflasi -0,09 persen, ikan segar sebesar -0,05 persen, bawang putih -0,04 persen, dan daging ayam ras -0,01 persen.

Walaupun harga mayoritas komoditas turun, namun Pudji menyampaikan bahwa beberapa di antaranya masih mencatat kenaikan dan mendorong inflasi. Misalnya seperti tomat yang naik 0,03 persen, tarif pulsa ponsel naik 0,02 persen, dan tarif angkutan udara yang berkontribusi terhadap inflasi sebesar +0,10 persen.

Sementara dari sebaran wilayah, BPS mencatat bahwa sebanyak 31 provinsi dilaporkan mengalami deflasi, sementara 7 provinsi lainnya mencatat inflasi

"Deflasi terdalam terjadi di Gorontalo yakni sebesar 1,68 persen, sementara inflasi tertinggi tercatat di Papua Pegunungan yang mencapai sebesar 0,91 persen," ujarnya.

Alasan BPS Belum Adopsi Garis Kemiskinan versi Bank Dunia

BPS mengungkap alasan belum mengadopsi garis kemiskinan Bank Dunia terbaru menggunakan PPP 2021 dalam penghitungan jumlah penduduk miskin ekstrem Indonesia Maret 2025.

VIVA.co.id

26 Juli 2025