Purbaya Sebut Kesalahan Fiskal dan Moneter Jadi Biang Kerok Demo Ricuh

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa
Sumber :
  • [tangkapan layar]

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, tekanan ekonomi berkepanjangan akibat kesalahan kebijakan fiskal dan moneter, telah menjadi salah satu pemicu maraknya aksi demo ricuh bahkan hingga menyebabkan korban jiwa beberapa waktu lalu.

Purbaya Pastikan Dana Pemerintah Rp 200 Triliun Mulai Dialirkan ke Perbankan Besok

Hal itu diutarakan Purbaya dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, terkait Pengantar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.

"Demo kemarin itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasai," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu, 10 September 2025.

Gaji Bos LPS Lebih Tinggi Dibandingkan Jadi Menkeu, Purbaya: Waduh, Turun

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa rapat perdana dengan DPR

Photo :
  • ANTARA/Imamatul Silfia

Perekonomian yang makin mencekik masyarakat saat ini diakui Purbaya akibat lambatnya pemerintah dalam merealisasikan belanja anggaran, dan memilih menaruh uangnya di Bank Indonesia (BI).

Purbaya Ungkap Sebab Krisis Moneter 1997-1998, Ungkit Ekonomi Era SBY & Jokowi

Walaupun suku bunga rendah, namun menurutnya pertumbuhan uang yang dianggap sebagai vitamin dalam sebuah sistem perekonomian justru menjadi ketat bahkan hingga negatif.

Purbaya menjelaskan, sejak pertengahan tahun 2023 lalu uang diserap secara bertahap terus ke bawah, hingga pertumbuhannya nol menjelang semester II-2024. 

"Jadi itu yang Anda rasakan dimana ekonomi melambat dengan signifikan, sektor riil susah, semuanya susah, lalu keluarlah tagline Indonesia Gelap," ujar Purbaya.

Namun, alih-alih selalu menyalahkan faktor ketidakpastian global, Purbaya menekankan bahwa kebijakan domestik nyatanya juga turut berperan pada terjadinya perlambatan ekonomi nasional.

"Kita semua menunjuk ini gara-gara global. Padahal ada kebijakan dalam negeri yang salah juga yang utamanya mengganggu kita," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya