- ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Protes orangtua terkait sistem zonasi
Meski ia mengakui tujuan zonasi sangat bagus, namun Gayatri mengkritisi masih kurangnya sarana dan prasarana di sekolah-sekolah negeri di Depok. "Di Depok sekolahnya jauh-jauh, dan sekolahnya juga sedikit," ujarnya. Apa lagi tahun ini tidak ada pendaftaran online sehingga orangtua harus mendatangi sekolah sehingga jumlah orangtua dan siswa membludak di sekolah yang masih menjadi tujuan favorit.
Gubernur Banten, Wahidin Halim, mengatakan sistem zonasi pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB tingkat Sekolah Menengah Atas tidak efektif diterapkan di daerah. Menurutnya, aturan baru dari Pemerintah Pusat atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu, tidak melihat kondisi fasilitas sekolah yang ada di daerah.
"Aturannya bisa dibilang tidak efektif, karena pihak Kementerian tidak melihat kesanggupan fasilitas dari daerah. Seperti di Banten saja, masih banyak sekolah yang kurang dan ini membuat kita agak kebingungan juga," katanya di Tangerang, Jumat, 28 Juni 2019.
Pengamat Pendidikan dari Kordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Kornas JPPI) Abdullah Ubaid menilai, sistem zonasi ini sebagai kebijakan yang amburadul, tidak terkoordinasi dengan baik dan akibatnya bikin kisruh di bawah.
"Ini terjadi memang karena kualitas sekolah kita masih terjadi kesenjangan dan ketimpangan. Karena itu, kalau zonasi dipaksakan, pasti banyak yang menolak dan orangtua siswa tidak terima, lalu gaduh. Zonasi ini akan berjalan bagus kalau kualitas sekolah sudah merata," ujar Abdullah.
Pendaftaran Sekolah dengan sistem PPDB
Staf khusus Mendikbud Hamid Muhammad yang juga mantan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, mengakui, selama tiga tahun terakhir masyarakat masih banyak yang belum paham dengan sistem zonasi. Di tahun pertama pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih memberikan toleransi, namun tetap mendorong agar anak-anak yang tinggalnya berdekatan dengan sekolah diperhatikan.
"Jangan sampai dengan sistem zona masih ada siswa yang tinggal di dekat sekolah itu terlempar jauh apalagi sampai mereka harus ke sekolah menggunakan alat transportasi yang jauh, jadi tidak efisien kan. Kemudian, untuk masyarakat yang kurang mampu itu harus diproteksi. Karena sistem pendidikan kita harus memperhatikan asas keadilan dan kesetaraan atau equity and equality. Kemudian, untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) itu harus dilindungi mereka itu," ujar Hamid.
