- ANTARA FOTO/Didik Suhartono
"Justru anak-anak yang mungkin bodoh, dianggap daya tangkapnya kurang, anak yang dianggap nakal, anak dari keluarga miskin, mereka justru sumber daya kita yang harus kita benahi supaya lebih bagus lagi. Tujuannya supaya semua semua sumber daya kita jadi berkualitas, dan bisa mencapai potensinya," ujar Hetifah.
Hetifah mengingatkan agar orang tua mengubah mind set. Menurutnya, di mana pun anak bersekolah, kalau anak tersebut berkualitas maka ia bisa membantu mengangkat pendidikan di tempat ia menimba ilmu.
Rosalina, Humas SMA Negeri 1 Depok menduga, aksi penolakan yang terjadi sekarang ini semata karena banyak orang tua murid yang tidak paham sistem zonasi. Selain itu jumlah sekolah negeri di banyak daerah juga belum memadai.
"Misalnya Kecamatan Beji di Depok masih belum punya sekolah. Tapi kan mungkin akan sangat diperhatikan nih oleh Provinsi Jawa Barat untuk kedepannya. Kemudian mungkin ada daerah-daerah yang memang istilahnya blanc spot. Itu hanya sebagian kecil masalah, yang sulit itu mengubah stigma masyarakat. Misalnya SMAN 1 sekolah favorit gitu.
Padahal semua sekolah sama, semua guru sama. Kami tidak pernah membedakan. Karena di dunia pendidikan tidak ada siswa bodoh dan pintar. Mengubah stigma masyarakat itu yang sulit, butuh proses," ujarnya.
Kepala Sekolah SMA Negeri 18 Kabupaten Tangerang Herri Supriatna juga mengakui sistem zonasi memiliki tujuan yang baik. Karena dengan sistem ini, anak didik yang ada di sekitar sekolah dengan nilai pas-pasan tetap bisa bersekolah di sekolah negeri, tidak lagi harus ke swasta.
Sayangnya, niat itu belum dibarengi dengan fasilitas dan ketersediaan jumlah sekolah yang layak. Menurut Herri, hal itu yang menjadi sumber polemik. Bukan masalah zonasinya, tapi masalah kuota atau daya tampung siswa yang dianggap belum maksimal. (ren)
Baca Juga