Polda Metro Bentuk Satgas Pantau Peredaran Gas LPG 3 Kg

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary
Sumber :
  • VIVA.co.id/Foe Peace Simbolon

Jakarta, VIVA -- Polda Metro Jaya mengerahkan Satuan Tugas Penegakkan Hukum (Satgas Gakkum) memantau peredaran Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 kilogram atau gas melon bersubsidi di masyarakat.

Ngaku Dipanggil Polisi Gara-gara Konten YouTube, Abraham Samad: Ini Edukasi!

“Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menurunkan Satgas Gakkum Penyalahgunaan Distribusi BBM dan Gas bersubsidi, Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi, Selasa, 4 Februari 2025.

Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan tersebut mengatakan, dibentuknya satgas ini merupakan langkah atas fenomena kelangkaan gas baru-baru ini di masyarakat.

Bakal Penuhi Panggilan Kasus Ijazah Jokowi Hari Ini, Abraham Samad: Ini Upaya Bungkam Pendapat

tabung gas elpiji 3 kg atau tabung melon/Ilustrasi.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

"Sehubungan dengan kebijakan pemerintah yang melarang penjualan LPG subsidi 3 kg secara eceran dan serta banyaknya laporan terhadap kelangkaan LPG subsidi 3 kg,” ujarnya.

Aksi Nekat Curi Taksi Online, Wanita di Bekasi Kabur ke Atap dan Pamer Senyum ke Polisi Saat Ditangkap

Sehingga, lanjutnya, Satgas itu bakal bertugas berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk pihak Pertamina guna memastikan ketersediaan gas elpiji 3 kg dan turut terlibat dalam pengawasan terkait peredaran gas 3 kg.

"Melakukan pengawasan dan pengamanan distribusi LPG bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak terganggu distribusinya. Melakukan penegakkan hukum secara tegas, profesional dan proporsional apabila ditemukan penyimpangan dan penyalahgunaan elpiji bersubsidi di wilayah hukum Polda Metro Jaya," katanya.

Mantan Ketua KPK, Abraham Samad

Dihujani 56 Pertanyaan Soal Fitnah Ijazah Jokowi, Abraham Samad Heran Polisi Tanya Hal Ini

Eks Ketua KPK Abraham Samad diberondong 56 pertanyaan saat diperiksa terkait kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

img_title
VIVA.co.id
13 Agustus 2025