Megawati Tolak UU TNI dan Polri Direvisi, Haidar Alwi: Pro-kontra Hal yang Biasa

Jakarta, VIVA – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menanggapi penolakan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri terkait revisi Undang-undang TNI-Polri. Haidar mengatakan, pro-kontra terkait revisi Undang Undang TNI-Polri merupakan hal yang biasa.

"Pro-kontra adalah ruh demokrasi. Tanpa pro-kontra, tidak ada demokrasi. Bahkan, Pancasila pun lahir dari perbedaan pendapat," kata Haidar Alwi, Rabu, 31 Juli 2024.

Menurut Haidar Alwi, argumen-argumen yang muncul melalui pro-kontra tersebut akan membawa kematangan dalam proses revisi Undang Undang TNI-Polri. Baik argumen-argumen di parlemen dan komisi-komisi, tokoh dan partai politik, masyarakat sipil, maupun di media massa dan ruang privat.

"Adanya pro-kontra menunjukkan bahwa proses revisi Undang Undang TNI-Polri dilakukan secara transparan. Aspirasi berbagai elemen masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasannya sehingga revisi Undang Undang TNI-Polri melahirkan bentuk terbaiknya," jelas Haidar Alwi.

Oleh karena prosesnya dilakukan secara transparan, Haidar Alwi meminta masyarakat untuk tidak terlalu takut atau khawatir berlebihan. Termasuk dengan isu-isu kebangkitan orde baru atau neo orde baru.

"Prosesnya terbuka. Masyarakat bisa menyaksikan. Bahkan beberapa elemen masyarakat telah menyampaikan aspirasinya melalui pertemuan dengan partai politik yang ada di Senayan. Tak terkecuali PDIP yang di posisi kontra. Jadi, rakyat ngga perlu takut dan jangan mau ditakut-takuti," pungkas Haidar Alwi.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menolak UU TNI dan Polri direvisi. Revisi perundang-undangan tersebut kini masih bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR RI. 

Dimana rencananya DPR RI akan melakukan revisi terhadap UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

"Undang-undang, nanti kalau saya ngomong gini, Bu Mega enggak setuju, ya enggak setuju lah, yang RUU TNI-Polri gitu," ujar Megawati dalam pidato politiknya di acara Mukernas Partai Perindo, di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juli 2024.

Kogabwilhan III Gelar Baksos di Nduga Papua, Dikawal Ketat Koops Habema TNI

Koops Habema dan Batalyon 733 Masariku sebagai satuan tugas yang tengah bertugas di wilayah Batas Batu, menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan masyarakat

VIVA.co.id

20 Juli 2025