Mensesneg Bantah Anggaran Daerah Kurang jadi Penyebab Bupati Pati Naikan PBB 250%
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi angkat bicara soal kebijakan kenaikan PBB 250 persen yang sebelumnya dikeluarkan oleh Bupati Pati, Sudewo. Kebijakan tersebut dibatalkan karena memicu amarah masyarakat.
Prasetyo membantah anggapan bahwa kebijakan kenaikan pajak di sejumlah daerah muncul karena kurangnya anggaran dari pemerintah pusat. Ia menyebut anggaran daerah bukan menjadi faktor penentu kebijakan di tiap wilayah.
Aksi unjuk rasa desak Bupati Pati Sudewo mundur
- ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif
"Tidak ada, penyebabnya karena itu, bukan ya," ucap Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.
Politikus Gerindra itu menambahkan tiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda. Namun, anggaran bukan menjadi penentu kebijakan di suatu daerah.
"Itu kan memang kebijakan-kebijakan setiap pemerintah daerah dan memang berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya, bahkan di Kabupaten Pati dengan kabupaten di sebelahnya yang bersebelahan dengan Kabupaten Pati Pun juga berbeda," kata Prasetyo.
"Jadi bukan, menurut pendapat kami bukan karena itu, kalau pun ada rencana atau kebijakan kenaikan PBB di daerah masing-masing," sambungnya.
Kendati demikian, pihak Istana Negara sudah berkoordinasi dengan Mendagri, Tito Karnavian terkait kebijakan Bupati Pati, Sudewo soal kenaikan PBB 250 persen.
"Kalau kami kemarin konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, memang koordinasinya bukan dalam rangka mencari rumusannya tidak, karena memang itu kan menjadi kebijakan dari setiap pemerintah daerah. Tapi bahwa koordinasinya setelah kemudian kebijakan itu dirasa menimbulkan masalah, nah di situlah kemudian kita berkoordinasi sangat intens," katanya.
Di sisi lain, Prasetyo meminta para pejabat publik berhati-hati dalam membuat kebijakan. Pun, dampak kebijakan itu terhadap masyarakat.
Ribuan orang menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Pati Jateng
- Antara
"Ya kalau dari sisi itu makanya berkali-kali kami selaku pemerintah pusat berulang kali mengimbau bahwa sebagai pejabat-pejabat publik di level apapun baik di pusat, di provinsi maupun di daerah, kita harus menyadari bahwa kita perlu berhati-hati di dalam menyampaikan segala sesuatu," kata dia.
"Apalagi menyampaikan sebuah kebijakan-kebijakan yang itu akan berdampak kepada masyarakat," sambungnya.
