Puan Siap ‘Semprot’ Menteri yang Tak Jalankan Visi Presiden

Ketua DPR RI Puan Maharani
Sumber :
  • ANTARA/Nadia Putri Rahmani/YouTube-DPR RI

Jakarta, VIVA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengeluarkan peringatan keras di Masa Sidang I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026. Ia menegaskan tidak akan ragu menegur secara terbuka para menteri yang dianggap melenceng dari visi dan misi Presiden.

Kritik Yenny Wahid soal Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta: Ekonomi Sulit, Jangan Hamburkan Uang!

“DPR RI akan memberi teguran politik secara terbuka terhadap pembantu Presiden yang tidak dapat menunjukkan kinerja sesuai visi dan misi Presiden,” tegas Puan dalam pidatonya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

Puan menyebut DPR akan memfokuskan pengawasan pada berbagai persoalan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Isu-isu itu antara lain pemblokiran rekening dormant oleh PPATK, penertiban tanah terlantar, serta keberlanjutan Program Sekolah Rakyat.

DPR Kebut Revisi UU Hak Cipta Selesai dalam Dua Bulan

Ia juga menyoroti evaluasi program Makan Bergizi Gratis, tata kelola tunjangan jabatan fungsional, hingga perubahan pola penyaluran bantuan sosial. Perlindungan data pribadi dalam kesepakatan tarif dagang dan pelaksanaan Putusan MK soal pendidikan gratis SD–SMP turut masuk daftar perhatian.

Selain itu, DPR juga akan memantau sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta penegakan royalti hak cipta lagu.

Koordinasi ke Polri, DPR Minta Lunasi Royalti Dulu Sebelum Izin Konser Terbit

“Isu-isu yang menjadi fokus pengawasan DPR RI antara lain pemblokiran rekening dormant oleh PPATK, penertiban tanah terlantar, Program Sekolah Rakyat, evaluasi program Makan Bergizi Gratis, tata kelola tunjangan jabatan fungsional, perubahan pola penyaluran bantuan sosial, perlindungan data pribadi dalam kesepakatan tarif dagang, pelaksanaan Putusan MK tentang pendidikan gratis SD–SMP, sinergi pusat-daerah dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta pelaksanaan royalti hak cipta lagu,” bebernya.

Selama tahun pertama masa jabatan DPR RI periode 2024–2029, Puan mengungkap lembaganya telah menerima 5.642 laporan pengaduan masyarakat atau rata-rata 15–16 laporan per hari. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan masih banyak masalah rakyat yang perlu ditangani segera.

Puan mengajak seluruh pihak di pemerintahan untuk bekerja sejalan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.

Eko Patrio

Eko Patrio Parodi Sound Horeg usai Dikritik Joget di DPR, Netizen: Nantangin Rakyat?

Eko Patrio kembali menjadi sorotan publik setelah mengunggah video joget terbaru yang dianggap kontroversial

img_title
VIVA.co.id
24 Agustus 2025