Beragam Aduan soal MBG ke DPR: CISDI Ungkap Makanan Basi, GKIA Kritik Makanan Instan-Cepat Saji
- VIVA.co.id/Rinna Purnama (Depok)
Dr. Tan pun menyayangkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) kecolongan soal edukasi kandungan susu dalam menu empat sehat lima sempurna. Ia menekankan bahwa 80 persen orang Indonesia intoleran terhadap produksi susu.Â
"Tidak banyak yang tahu bahwa sebagai ras Melayu 80% intoleran laktosa. Menurut Permenkes Nomor 41 tahun 2014 kita itu sudah keluar dari 4 sehat 5 sempurna, susu adalah bagian protein hewani yang tidak penting banget kalau itu ada ikan ada telur, negara kita tidak kekurangan protein," ungkap dr Tan.Â
"Publik kita sudah pintar banget, yang dibagi bukan susu, ini adalah minuman bergula dan ada tulisannya, tidak cocok untuk bayi berusia 0 sampai 12 bulan bahkan ada yang tidak masuk di akal, dibagikan sukro, itu tidak cocok untuk anak-anak dan ibu hamil. Bahkan MBG-nya ada yang dibagi dalam bentuk bubur instan. Ini kan penurunan suatu ketatanan pemberian makan ibu hamil dan anak. Jadi banyak publik yang akhirnya merasa bersalah karena sering buang makanan. Bahkan terakhir ada yang masuk IGD, karena anaknya mual dan muntah. Jadi ini bukan main-main sebenarnya," lanjutnya.
Dr Tan lantas menyoroti panduan tentang produk pangan yang dibagikan ke sekolah dan posyandu yang ternyata tidak teredukasi dengan baik. Dr tan juga heran jika MBG dibilang meningkatkan UMKM, bahkan menandatangani kerjasama dengan perusahaan Danone untuk susu formula, padahal susu formula tidak lebih baik dari ASI. Â
"Apakah yang disebut UMKM ini seperti yang jualan frozen food. Kalau yang bener kan, harusnya petani nelayan, ini yang diuntungkan itu adalah mereka, dan mereka galak banget. Kalau MBG dihentikan katanya ingin memberhentikan kita punya mata pencaharian. Sebenarnya masyarakat sendiri itu sudah dibenturkan oleh dua kubu," kata dr Tan.Â
Maka dari itu, dr Tan menilai pengentasan stunting tidak hanya sekedar bagi-bagi makanan saja tapi harus ada edukasi. Ia pun menilai BGN perlu melakukan empat reformasi dalam pelaksanaan MBG.Â
Reformasi yang pertama, menghentikan distribusi makanan kering yang mengacu pada produksi UPF. Kedua dan ketiga menghentikan operasional SPPG yang potensial dan bermasalah. Keempat menerapkan sistem monitoring yang akuntabel.Â