DPR Sahkan APBN Pemerintahan Prabowo di 2025 Capai Rp 3.621 Triliun

DPR menggelar rapat paripurna DPR RI ke VI masa persidangan I tahun sidang 2024-2025
Sumber :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Jakarta, VIVA - DPR RI mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 menjadi Undang-Undang (UU), dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 19 September 2024. 

DPR Terima Surat Masukan Komisi III soal Putusan MK

APBN sebesar Rp 3.621 triliun itu bakal dieksekusi oleh Pemerintahan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto nantinya. 

Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus menyatakan bahwa sebanyak delapan fraksi di DPR RI menyetujui RAPBN untuk dibawa ke dalam rapat paripurna tingkat dua. Sementara, satu fraksi yakni PKS menyetujui dengan catatan.

Tutup Sidang Paripurna, Puan Tegaskan RAPBN Harus Efisien dan Orientasi Hasil

"Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) terdapat delapan fraksi yaitu PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PAN, dan PPP menyetujui RAPBN tahun anggaran 2025, untuk dilanjutkan rapat tingkat II pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi Undang-Undang," kata Lodewijk saat memimpin rapat paripurna. 

Prabowo-Gibran di Penetapan Presiden-Wapres Terpilih di KPU

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa
Kemenkeu Pastikan Tarif Trump 19 Persen Sudah Sudah Masuk Radar RAPBN 2026

Sedangkan, Fraksi PKS menyetujui atau menerima dengan catatan atas rancangan tentang APBN tahun anggaran 2025 untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II, pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi UU.

Lodewijk kemudian menanyakan kepada para anggota parlemen yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.

"Selanjutnya, kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?,” tanya Lodewijk dijawab setuju.

Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin

Pengamat: Usulan Cak Imin Kepala Daerah Dipilih DPRD Hanya untuk Menyenangkan Prabowo

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai usulan Ketum PKB Cak Imin soal kepala daerah dipilih DPRD hanya untuk menyenangkan Presiden Prabowo Subianto.

img_title
VIVA.co.id
25 Juli 2025