Gerindra Sentil RRI Imbas PHK Massal Terkait Efisiensi Anggaran: Harusnya Tak Begini

Jakarta, VIVA – Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa sejumlah jurnalis dan pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) menjadi sorotan publik.

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut-sebut menjadi pemicu utama pengurangan tenaga kerja di lembaga penyiaran tersebut.

Salah satu penyiar RRI, pemilik akun Instagram @aiinizzaa, membagikan curahan hatinya melalui unggahan video yang viral di media sosial. 

Dalam video tersebut, penyiar RRI Pro 2 Ternate itu menyampaikan pemahamannya terhadap kebijakan efisiensi, namun juga menyoroti dampak sosial yang dirasakan keluarga para pegawai yang terdampak.

Curhatan Menyentuh Penyiar RRI

“Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang bapak lakukan saat ini, yaitu untuk menunjang agar program-program bapak bisa berjalan dengan baik. Seperti makan gratis untuk anak-anak,” ujarnya dalam video yang dilihat Selasa, 11 Februari 2025.

“Tapi sudahkah bapak berpikir bahwa, ketika pagi hari bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orangtua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan makan malam yang layak, karena ternyata orangtua mereka harus di-PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah bapak lakukan?. Lalu menurut bapak, di mana letak yang bapak bilang bahwa bapak mencintai rakyat bapak?” sambungnya.

Anggaran RRI Dipangkas Rp300 Miliar

LPP RRI mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp300 miliar dari nilai pagu Rp1,7 triliun pada 2025. Juru Bicara LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleruw, menegaskan bahwa RRI hanya mengurangi sebagian tenaga lepas yang kontraknya tidak diperpanjang.

“Itupun pilihan terakhir dalam keputusan dan kebijakan direksi terkait tenaga lepas atau kontributor,” kata Yonas pada Senin, 10 Februari 2025.

Gerindra Sentil RRI

Menanggapi video viral tersebut, akun resmi Partai Gerindra turut memberikan komentar.

Partai yang ketua umumnya merupakan presiden Republik Indonesia ini menilai bahwa pemangkasan anggaran seharusnya tidak berujung pada PHK massal.

“Harusnya tidak begini buntut dari efisiensi anggaran. Arahan Presiden untuk pengelolaan fiskal mencakup:

1. Identifikasi dan Penghentian Belanja Pemerintah Tidak Esensial, Tidak Berdampak dan Bocor.
2. Pemusatan Kapasitas Fiskal Pemerintah untuk Belanja Prioritas.
3. Pengelolaan Fiskal yang Adaptif Terhadap Situasi Global dan Nasional.

Ini gap sangat besar antara Arahan Presiden dan Pelaksanaan. @rri_official,” tulis akun resmi Gerindra sambil menge-tag akun resmi RRI.

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan antara kebijakan yang dicanangkan Presiden Prabowo dan implementasi yang dilakukan di lapangan. 

Gerindra Sebut Usulan Cak Imin soal Pilkada Lewat DPRD Itu Akumulasi Kegelisahan Elite Parpol

Gerindra mengatakan usulan Ketum PKB Muhaimin Iskandar agar Pilkada melalui DPRD merupakan akumulasi dari kegelisahan seluruh elite partai politik (parpol).

VIVA.co.id

26 Juli 2025