DPR: Penempatan Anggota TNI di Jabatan Sipil Harus Didasarkan pada Kompetensi

Jakarta, VIVA - Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini mengusulkan agar penempatan anggota TNI dalam jabatan sipil sesuai dengan latar belakang pendidikan yang relevan. 

Amelia menyampaikan itu dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto mengenai RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Kamis, 13 Maret 2025.

"Kami mengusulkan agar penempatan anggota TNI dalam jabatan sipil ini diatur melalui peraturan Panglima dengan ketentuan bahwa mereka harus memenuhi kriteria standar kelayakan objektif," kata Amelia dalam rapat.

"Misalnya latar belakang pendidikan atau kesarjanaan yang relevan," lanjut Amelia.

Amelia mengatakan demikian untuk memastikan pekerjaan maupun jabatan yang diemban relevan. Hal itu sekaligus untuk menghindari potensi kecemburuan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Langkah ini penting Pak untuk memastikan bahwa sistem meritrokrasi tetap berjalan dengan baik serta menghindari potensi kecemburuan di kalangan ASN terkait penempatan tersebut," tutur dia.

Di sisi lain, Amelia juga menegaskan ketentuan ini bisa membuktikan bahwa penempatan prajurit TNI dalam jabatan sipil betul-betul didasari oleh kompetensi.

"Selain itu tentu saja kebijakan ini bertujuan untuk menegaskan bahwa penempatan TNI di jabatan sipil bukan semata-semata karena jabatan militer mereka tapi betul-betul didasarkan pada kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional," ujar Amelia.

Legislator Pertanyakan Landasan PPATK Blokir Rekening ‘Nganggur’ Lebih dari 3 Bulan

Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng mengaku tidak setuju dengan langkah PPATK yang akan memblokir sementara transaksi pada rekening bank dormant.

VIVA.co.id

29 Juli 2025