Kuota Penyaluran LPG 3 Kg Jebol, Pertamina Ungkap Penyebabnya

Jakarta – PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga melaporkan, realisasi penyaluran LPG 3 kg hingga April 2024 telah melampaui kuota yang ditetapkan APBN sebanyak 1,8 persen.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan menjelaskan, realisasi penyaluran LPG 3 Kg itu tercatat mencapai sebesar 2,69 juta metrik ton dari kuota yang ditetapkan APBN hingga April 2024 yang sebesar 2,64 juta MT.

"Terjadi peningkatan konsumsi masyarakat terkait adanya beberapa event dan juga kegiatan-kegiatan dari Ramadan-Idul Fitri, serta kegiatan pada beberapa hari libur terkait pemilu dan juga hari-hari besar," kata Riva dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan PT Pertamina (Persero), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024.

"Maka hingga April 2024, dapat kami sampaikan bahwa secara pencapaian kuota itu ada di atas 1,8 persen," ujarnya.

Dia memprediksi, konsumsi gas LPG 3 kg hingga akhir 2024 juga akan meningkat dari kuota tahun ini. Yakni dengan kenaikan sebesar 4,4 persen, dari kuota awal sebesar 8,03 juta MT menjadi 8,38 juta MT.

"Dengan mempertimbangkan penyaluran harian LPG hingga April 2024 dan upaya-upaya untuk pencatatan dan juga melakukan pemerataan di dalam pengendalian dan juga pembagian kuota LPG, maka prognosa penyaluran LPG 3 Kg tahun 2024 sebesar 8,38 juta metrik ton (MT) atau over 4,4 persen dari kuota 2024," kata Riva.

Terkait hal itu, Dia menegaskan bahwa pihaknya juga akan terus mencatat seluruh konsumen yang menggunakan komoditas gas bersubsidi tersebut. "Akan terus dilakukan upaya pencatatan dan juga profiling terhadap konsumen yang melakukan pembelian LPG 3 kg," ujar Riva.

Kemudian, Pertamina Patra Niaga juga memprediksi bahwa konsumsi LPG 3 kg di tahun depan juga akan meningkat. Hal itu seiring dengan asumsi, belum adanya konversi penggunaan minyak tanah ke LPG di Indonesia bagian timur.

"Penyaluran LPG 3 kg di tahun 2025 diproyeksikan 8,46 juta MT, dengan besarannya lebih kurang 1,0 persen dibandingkan prognosa untuk 2024, atau lebih kurang berada di 5 persen di atas kuota yang disetujui dan masuk APBN 2024," ujarnya.

Dongkrak Kesadaran Wajib Pajak, Literasi Soal Pajak Pusat dan Daerah Mesti Dipacu

Pemahaman ini sangat penting untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

VIVA.co.id

1 Agustus 2025