Bahlil Beberkan Kendala soal Rencana RI Tambah Impor Minyak dan LPG dari AS

Jakarta, VIVA – Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, buka suara soal rencana pemerintah menambah impor Minyak dan LPG dari Amerika Serikat (AS).

Hal itu sebagai upaya untuk mengatasi defisit perdagangan AS, dan masalah pengenaan tarif perdagangan sebesar 32 persen terhadap Indonesia oleh Presiden AS, Donald Trump.

Bahli mengaku, saat ini pemerintah masih menggenjot upaya negosiasi atas kebijakan Donald Trump tersebut, yang hingga saat ini belum menemui kata sepakat baik dari Indonesia maupun AS.

"Sampai sekarang tim negosiasi dengan pemerintah Amerika kan lagi berjalan, dan kemarin tim saya dengan tim dari Kemenko lagi membahas karena belum ada satu keputusan yang pasti tentang poin-poin mana saja yang akan disepakati," kata Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Mei 2025.



Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di acara peresmian Precious Metal Refinery (PMR) atau pabrik emas milik PT Freeport Indonesia di Gresik

Photo :

• VIVA.co.id/Aditya Laksmana Yudha

Belum adanya kata sepakat dari pemerintah Indonesia dan AS dalam negosiasi itulah yang diakui Bahlil membuat pemerintah belum menentukan detil, terkait rincian penambahanan impor minyak dan LPG yang akan dilakukan dari AS tersebut.

Sampai saat ini, Bahlil mencatat bahwa total impor LPG dari AS mencapai sebanyak 59 persen dari total pengadaan impor. Sementara impor minyak dari AS tercatat sebanyak 6-7 persen dari total pengadaan impor.

Bahlil mengatakan, apabila nantinya sudah ada kesepakatan terkait negosiasi antara Indonesia dan AS tersebut, maka Kementerian ESDM pun akan bisa menentukan detil penambahan impor terhadap dua komoditas itu.

"Jadi kami sampai dengan sekarang belum melakukan eskalasi terhadap impor tambahan. Yang ada sekarang adalah masih dalam 59 persen LPG kita impor dari Amerika," kata Bahlil.

"Kemudian minyak mentah (crude) kita juga impor, kurang lebih sekitar 6-7 persen. Nah, itu yang kita akan tingkatkan nanti setelah ada keputusan bersama," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Bahlil mengatakan, apabila nantinya sudah ada kesepakatan terkait negosiasi antara Indonesia dan AS tersebut, maka Kementerian ESDM pun akan bisa menentukan detil penambahan impor terhadap dua komoditas itu.