Bahlil Ungkap Alasan Pemerintah Tak Cabut Izin Tambang PT Gag Nikel

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia
Sumber :
  • VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Jakarta, VIVA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan alasan pemerintah tidak mencabut kontrak karya (KK) PT Gag Nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Bahlil menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi Kementerian ESDM, operasional pertambangan yang dijalankan PT Gag berjalan baik. Pertambangan anak usaha PT Antam itu juga sudah sesuai dengan analisis dampak mengenai lingkungan (Amdal). 

"Untuk PT Gag karena itu adalah dia melakukan sebuah penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim kami itu baik sekali, dan tadi kan sudah lihat foto-fotonya waktu saya meninjau itu, Alhamdulillah sesuai dengan Amdal," ucap Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025.

PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam Tbk.

Photo :
  • Gag nikel

Kendati demikian, Bahlil menekankan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk mengawasi secara ketat operasional PT Gag Nikel. Hal itu untuk memastikan ekosistem Raja Ampat sebagai aset negara tetap terjaga.

"Karena juga adalah bagian daripada aset negara, selama kita awasi betul. Arahan Bapak Presiden, kita harus awasi betul lingkungannya. Dan sampai dengan sekarang kami bedpandangan tetap akan bisa berjalan," katanya.

Bahlil juga menepis keterkaitan aktivitas pertambangan nikel PT Gag dengan Jokowi. Ditekankan, PT Gag telah melakukan eksplorasi sejak 1972 dan mengantongi kontrak karya (KK) sejak 1998 atau akhir era Orde Baru.

"Sejak 1998 kontrak karyanya. Masih pada zaman Orde Baru. Jadi, enggak ada sama sekali (keterkaitan dengan Jokowi)," tegas Bahlil.

Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan untuk mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. 

Hilirisasi Pertambangan Ditegaskan Harus Bernilai Tambah, Anggota Komisi XII: Jangan Hanya Sekadar Jargon

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa empat perusahaan itu yakni PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dan PT Nurham. 

"Secara lingkungan atas yang disampaikan Menteri LHK kepada kami, melanggar dan kita mengecek di lapangan, kawasan ini menurut kami harus kita lindungi dengan tetap melindungi biota laut," ucap Bahlil di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025.

Jika Negosiasi Tarif Deal, Bahlil Anggarkan US$15 Miliar Buat Impor Energi dari AS

Bahlil mengatakan bahwa izin usaha pertambangan diberikan kepada empat perusahaan itu sebelum Raja Ampat ditetapkan sebagai kawasan geopark. 

"Bapak Presiden punya perhatian khusus menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia dan menjadi keberlanjutan," katanya.

Periksa Arifin Tasrif, KPK Akui Sedang Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Izin Pengelolaan Tambang di Indonesia Timur
Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ma'ruf Amin di Harlah PKB

Di Depan Prabowo, Ma'ruf Amin Minta Tambang Digunakan untuk Kemakmuran Rakyat!

Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ma'ruf Amin meminta agar tambang-tambang di Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat.

img_title
VIVA.co.id
23 Juli 2025