Titik Terang Negosiasi Dagang, RI Dipastikan Bakal Impor Energi hingga Gandum dari AS

Jakarta, VIVA – Pemerintah Indonesia kabarnya telah menandatangani kesepakatan mengenai impor produk dari Amerika Serikat (AS), yang mencakup produk energi hingga komoditas biji-bijian. Hal itu sebagai tawaran yang diajukan oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah AS, untuk meraih kesepakatan penurunan tarif impor yang sebelumnya telah dikenakan Trump sebesar 32 persen.

Bahkan, kesepakatan untuk meningkatkan pembelian barang-barang itu dikonfirmasi langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, kepada AFP sebagaimana dikutip Channel News Asia (CNA) pada Rabu, 9 Juli 2025.

Perusahaan energi pelat merah, PT Pertamina, dilaporkan telah menandatangani nota kesepahaman untuk pembelian LPG, bensin, dan minyak mentah dari AS, sebagaimana diutarakan Airlangga pada hari Selasa sebelumnya.

"FKS Group dan Sorini Agro Asia Corporindo juga telah menandatangani perjanjian pembelian jagung dari Cargill," kata Airlangga dikutip dari CNA, Rabu, 9 Juli 2025.



[Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers peluncuran ALFI Convex 2025, di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu, 2 Juli 2025]

Photo :

• VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Diketahui, pemerintah Indonesia terus berupaya menetapkan dasar untuk menghindari tarif tinggi yang dikenakan oleh Presiden AS, Donald Trump, sebesar 32 persen kepada Indonesia mulai 1 Agustus 2025 mendatang.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto telah menyampaikan, saat ini Menko Airlangga juga masih berada di Amerika Serikat (AS), guna mengejar berbagai peluang negosiasi ulang terkait pengenaan tarif Trump bagi Indonesia tersebut.

Upaya diplomasi ekonomi yang ditempuh Airlangga dan timnya itu, merupakan langkah responsif pemerintah Indonesia guna menanggapi kebijakan pengenaan tarif perdagangan oleh AS yang bakal berlaku efektif per 1 Agustus 2025.

"Jadi kehadiran Pak Menko di sana (AS) untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait, merupakan respons dari pemerintah Indonesia terhadap surat yang disampaikan oleh pemerintah AS," kata Haryo dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu, 9 Juli 2025.

Jeda waktu yang dimiliki Indonesia sampai tanggal efektif berlakunya tarif impor Trump pada 1 Agustus 2025 tersebut, masih terus dimanfaatkan oleh Airlangga CS untuk berdialog dan mencari titik temu dengan pemerintah AS.

"Dalam surat (dari pemerintah AS) tersebut, kami melihat masih tersedia ruang untuk merespons. Karena penerapannya juga dijadwalkan baru akan dimulai tanggal 1 Agustus 2025," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Upaya diplomasi ekonomi yang ditempuh Airlangga dan timnya itu, merupakan langkah responsif pemerintah Indonesia guna menanggapi kebijakan pengenaan tarif perdagangan oleh AS yang bakal berlaku efektif per 1 Agustus 2025.