Muhammadiyah Belum Dapat Jatah Tambang, Bahlil Ungkap Alasannya

Jakarta, VIVA – Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan alasan belum ditetapkannya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk Muhammadiyah.

Dia menjelaskan, saat ini Kementerian ESDM masih mencari lokasi tambang untuk Muhammadiyah, agar tidak terjadi ketimpangan dengan jatah tambang untuk ormas lain seperti misalnya dengan Nahdlatul Ulama (NU).

"Muhammadiyah itu kan kemarin sudah kita dorong, tapi kita lagi mengkaji kembali. Karena yang harus kita kasih itu kan (tambang) yang bagus. Jangan sampai yang jelek," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa, 22 Juli 2025.

"Kalau (tambang buat Muhammadiyah) kurang bagus, kan sayanya enggak adil dong. Maka lagi kita carikan yang bagus dulu," ujarnya.

Dia mengaku jika sebelumnya Kementerian ESDM telah mendorong Muhammadiyah untuk mengelola eks-tambang Adaro. Namun setelah dicek lebih lanjut, Bahlil mengatakan bahwa lokasi tersebut belum memenuhi kriteria optimal.

"Karena kita ingin kasihnya (tambang) yang bagus. Karena yang NU punya kan bagus, Muhammadiyah juga harus yang bagus. Supaya niat baik kita itu sejalan dengan apa yang kita eksekusi," ujarnya.

Diketahui, sebelumnya Muhammadiyah dikabarkan akan mengelola tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk.

Hal itu sebagaimana Nahdlatul Ulama (NU) yang juga sudah menyelesaikan proses perizinan WIUPK untuk mengelola lahan tambang eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC) seluas 26.000 hektare (ha).

Pihak Muhammadiyah sendiri sebelumnya mendapatkan tawaran tiga wilayah tambang, yakni eks tambang Adaro Energy, Kideco Jaya Agung, atau Arutmin.

Dana Pasca Tambang Rp168 M di Bintan Diduga Raib, Aktivis Minta Prabowo Turun Tangan

Aktivis desak Presiden Prabowo usut dugaan korupsi Rp168 miliar di Bintan. Nama Gubernur Kepri Ansar Ahmad disorot. Gerindra dan penegak hukum ikut disindir keras.

VIVA.co.id

29 Juli 2025