Pemerintah Tetapkan 219 PSN di 2026, Ada Kartu Kesejahteraan hingga MBG
- ANTARA/HO-DPR RI
Jakarta, VIVA – Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengatakan pemerintah telah menetapkan 219 proyek program strategis nasional (PSN) ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.
Penetapan itu mencakup tujuh proyek baru hasil arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto serta 212 proyek lanjutan dari periode sebelumnya.
Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan Koperasi Desa Merah Putih
- Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
"Arah kebijakan PSN dalam RKP Tahun 2026 mencerminkan penajaman proyek yang strategis, terukur, dan berdampak signifikan terhadap pembangunan nasional, terutama dalam mendukung program prioritas Presiden serta program hasil terbaik cepat (quick wins)," kata Anggota Badan Anggaran DPR RI Charles Meikyansyah dalam rapat kerja di Jakarta, Selasa.
Ia merinci tujuh proyek arahan Prabowo di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Digitalisasi Pendidikan.
Kemudian, program Kartu Kesejahteraan, Kartu Usaha Afirmatif, serta Pengelolaan Sampah Terpadu.
Adapun 212 proyek sisanya merupakan proyek lanjutan (carry over) yang telah ditetapkan di tahun-tahun sebelumnya, serta dalam tahap pelaksanaan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 88 proyek telah selesai secara fisik, namun masih membutuhkan dukungan lanjutan dari pemerintah.
Banggar DPR rapat kerja bareng 7 menko di kabinet Merah Putih, Senin, 2 Desember 2024
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
"Dari 212 PSN lanjutan atau carry over, terdapat 88 PSN yang telah selesai secara fisik, namun masih memerlukan dukungan lanjutan dari pemerintah baik dalam bentuk pemanfaatan aset penyelesaian aspek hukum regulasi, penetapan status lahan maupun optimalisasi dampak sosial ekonomi," jelasnya.
Charles menyampaikan bahwa kebijakan PSN untuk tahun 2026 diarahkan guna memperkuat sejumlah fokus pembangunan, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengurangan kemiskinan, pencapaian swasembada pangan dan energi, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
Meski demikian, usulan tersebut masih belum disahkan.
Laporan hasil rapat panja telah diserahkan ke pemerintah untuk menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan dan UU RAPBN 2026. (Ant)
Soal Polemik Pajak Waris Balik Nama Rumah Ayah Leony, Tarif BPHTB Disebut Sudah Diatur UU
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai Leony tetap wajib mengikuti mekanisme dan prosedur dalam mengurus proses balik nama rumah warisan ayahnya.
