Beranda Login
img_title

Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.

akademisi
3 Februari 1956
s/d
Sekarang
img_title img_title
Mengabdi puluhan tahun di lingkungan Universitas Diponegoro, dosen ilmu hukum ini terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Arief Hidayat lahir di Semarang, Jawa Tengah, 3 Febuari 1956. Ayah dari dua orang anak ini merupakan ahli hukum Indonesia. Dia seorang akademisi murni yang menghabiskan pengabdiannya di dunia kampus.

Masa sekolah SD, SMP, dan SMA-nya diselesaikan di Semarang. Kemudian, Arief melanjutkan pendidikan S1-nya di Falkultas Hukum Universitas Diponogoro (Undip), Semarang, tahun 1980. Empat tahun berselang, ia kembali melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur.

Arief mengawali kariernya setelah menggondol sarjana hukum menjadi staf pengajar di Falkultas Hukum Undip. Selama berkarier ia lebih banyak menghabiskan waktu dalam dunia pendidikan sebagai pengajar. Tahun 2006 pun Arief melanjutkan pendidikan doktornya di Universitas Diponogoro bidang Ilmu Hukum.

Karier Arief sebagai pengajar terus menanjak, ia menjadi guru besar Falkultas Hukum Undip. Pada 4 Maret 2013, Arief terpilih sebagai hakim konstitusi untuk waktu lima tahun.

Dia menggantikan kursi hakim Moh. Mahfud MD. Dalam pemilihan pimpinan, dia terpilih sebagai wakil ketua. Puncaknya, pada tahun 2015, Arief terpilih menjadi ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2015-2017, menggantikan Hamdan Zoelva yang sudah habis masa jabatannya.

PENDIDIKAN
SD, SMP, SMA di Semarang
S1 - Fakultas Hukum UNDIP - 1980
S2 - Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNAIR - 1984
S3 - Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP–2006

KARIER
Dosen Fakultas Hukum UNDIP
Dosen Program Magister Ilmu Hukum (S2 Ilmu Hukum) UNDIP
Dosen Program Magister Ilmu Lingkungan UNDIP
Dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UNDIP
Dosen Program Doktor Ilmu Lingkungan UNDIP
Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Program S2 dan S3 di berbagai PTN/PTS di Indonesia
Pengajar Kursus-kursus Amdal, Audit Lingkungan PPLH UNDIP
Pengajar Kursus-kursus Teknik Perundang-Undangan di UNDIP
Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi - KEMDIKBUD RI
Anggota Tim Penilai Angka Kredit Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi KEMDIKBUD RI
Anggota hakim Mahkamah Konstitusi RI, 2013-2018
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI, 2013-2015
Ketua Mahkamah Konstitusi RI, 2015-2017


Berita Terkait
DPR Kritik Putusan Pemilu Dipisah: MK Terlalu Jauh Masuk ke Ranah Pembuat UU

DPR Kritik Putusan Pemilu Dipisah: MK Terlalu Jauh Masuk ke Ranah Pembuat UU

Politik

5 Juli 2025
Putusan MK soal Pelaksanaan Pemilu, Paul Finsen Mayor Singgung Anggaran dan Penyalahgunaan Jabatan

Putusan MK soal Pelaksanaan Pemilu, Paul Finsen Mayor Singgung Anggaran dan Penyalahgunaan Jabatan

Politik

4 Juli 2025
Negara Chaos! PM Thailand Diskors dari Jabatannya

Negara Chaos! PM Thailand Diskors dari Jabatannya

Video

2 Juli 2025
Demokrat Siapkan Sejumlah Opsi Tindaklanjuti Putusan MK soal Pemilu Dipisah

Demokrat Siapkan Sejumlah Opsi Tindaklanjuti Putusan MK soal Pemilu Dipisah

Politik

2 Juli 2025
PM Cantik Thailand Paetongtarn Shinawatra Diskors dari Jabatannya, Apa Sebabnya?

PM Cantik Thailand Paetongtarn Shinawatra Diskors dari Jabatannya, Apa Sebabnya?

Dunia

2 Juli 2025
Eks Ketua MK: Tidak Mungkin Kejagung ‘Sembarangan’ Cegah Nadiem

Eks Ketua MK: Tidak Mungkin Kejagung ‘Sembarangan’ Cegah Nadiem

Nasional

2 Juli 2025
Komnas HAM Bilang Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah Kurangi Beban Kerja Petugas

Komnas HAM Bilang Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah Kurangi Beban Kerja Petugas

Nasional

30 Juni 2025
Masa Jabatan DPRD dan Kepala Daerah Dinilai Perlu Ditentukan usai Putusan MK soal Pemilu Nasional-Daerah Dipisah

Masa Jabatan DPRD dan Kepala Daerah Dinilai Perlu Ditentukan usai Putusan MK soal Pemilu Nasional-Daerah Dipisah

Politik

27 Juni 2025
Legislator PKS Usul Penyadapan Diatur di UU Terpisah, Tak Masuk KUHAP

Legislator PKS Usul Penyadapan Diatur di UU Terpisah, Tak Masuk KUHAP

Politik

20 Juni 2025
Pramono Pede Jakarta Bisa Penuhi Putusan MK soal Sekolah Gratis

Pramono Pede Jakarta Bisa Penuhi Putusan MK soal Sekolah Gratis

Metro

11 Juni 2025
Hakim Desak Menkes Budi Jujur, Tidak Diomeli Seperti di DPR

Hakim Desak Menkes Budi Jujur, Tidak Diomeli Seperti di DPR

Video

4 Juni 2025
Mendikdasmen Respons soal Putusan MK SD-SMP Gratis

Mendikdasmen Respons soal Putusan MK SD-SMP Gratis

Video

3 Juni 2025
Haedar Nashir: Jangan Buru-buru Respons Putusan MK Soal Gratiskan SD-SMP Swasta

Haedar Nashir: Jangan Buru-buru Respons Putusan MK Soal Gratiskan SD-SMP Swasta

Nasional

3 Juni 2025
Sri Mulyani Pelajari Putusan MK Gratiskan Biaya SD-SMP Swasta

Sri Mulyani Pelajari Putusan MK Gratiskan Biaya SD-SMP Swasta

Bisnis

3 Juni 2025
Respons Putusan MK soal Gratiskan SD dan SMP Negeri atau Swasta, Wali Kota Medan: Butuh Kajian Komprehensif

Respons Putusan MK soal Gratiskan SD dan SMP Negeri atau Swasta, Wali Kota Medan: Butuh Kajian Komprehensif

Nasional

30 Mei 2025
Respons Putusan MK, Wamendagri: Pemerintah Pusat dan Daerah harus Gratiskan Pendidikan SD-SMP Sederajat

Respons Putusan MK, Wamendagri: Pemerintah Pusat dan Daerah harus Gratiskan Pendidikan SD-SMP Sederajat

Politik

29 Mei 2025
MK Putuskan SD-SMP Negeri dan Swasta Gratis, Ini Alasannya

MK Putuskan SD-SMP Negeri dan Swasta Gratis, Ini Alasannya

Video

28 Mei 2025
DPR Ingatkan Negara soal APBN-APBD untuk Sekolah SD-SMP Gratis

DPR Ingatkan Negara soal APBN-APBD untuk Sekolah SD-SMP Gratis

Nasional

28 Mei 2025
MK Minta Biaya SD-SMP Negeri/Swasta Digratiskan Secara Bertahap

MK Minta Biaya SD-SMP Negeri/Swasta Digratiskan Secara Bertahap

Nasional

28 Mei 2025
MK Tolak Gugatan PSU Banjarbaru Jadi Bukti Demokrasi Berjalan Jurdil

MK Tolak Gugatan PSU Banjarbaru Jadi Bukti Demokrasi Berjalan Jurdil

Politik

27 Mei 2025
Share :