Beranda Login
img_title

Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H

advokat
31 Oktober 1958
s/d
Sekarang
img_title img_title
Cita-citanya menjadi penegak hukum terpenuhi. Patrialis Akbar memulai dengan masuk kuliah hukum, dosen, advokat, politikus, menteri, hingga hakim konstitusi. Ia menjadi salah satu tokoh yang pernah menduduki tiga lembaga negara yang berbeda; legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Menjadi hakim konstitusi berarti menegakkan keadilan bagi harkat dan martabat kemanusiaan. Patrialis Akbar mengakui tidak memiliki visi pribadi karena ditakutkan akan mengacaukan Mahkamah Konstititusi (MK). MK memutuskan putusan yang diambil berdasarkan hasil keputusan kolektif, akan bahaya jika setiap hakim memiliki visi pribadi.

Patrialis Akbar lahir di Padang, Sumatera Barat, 31 Oktober 1958. Masa sekolah dasar hingga menengah diselesaikan di tempat kelahirannya. Lulus dari sekolah lanjutan atas, Patrialis merantau ke ibu kota. Ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Jakarta dan  berhasil menyandang gelar sarjana hukum pada usia 25 tahun.

Selepas menyelesaikan pendidikan sarjananya, Patrialis memulai kariernya sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah sekaligus menjadi pengacara dan penasehat hukum. Setelah sekian tahun menjalani profesi dosen dan pengacara, Patrialis beralih sebagai politikus. Dia bergabung ke Partai Amanat Nasional (PAN), partai besutan Amien Rais, saat awal lahirnya Era Reformasi 1998.

Pada pemilu 1999, dia terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode 1999-2004. Pada pemilu berikutnya, dia terpilih kembali anggota dewan sekaligus menjadi Ketua Fraksi PAN di MPR RI 2004-2009. Di tengah kesibukannya, Patrialis tetap menyelesaikan pendidikan master hukumnya di UGM dan doktornya di Unpad, Bandung.

Karier Patrialis di Senayan terhenti pada pemilu 2009, dia tidak terpilih kembali menjadi anggota dewan. Meski demikian, kariernya justru meroket.

Patrialis Akbar diberi tugas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Hukum dan HAM periode 2009-2011. Ia hanya tiga tahun menjalani sebagai menteri, setelah itu Patrialis menjadi anggota Kompolnas. Kariernya kembali menanjak saat dia menjadi hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi 2013-2018.

      
KELUARGA      
Istri                                       : Sufriyeni
Anak                                     : Lima Orang


PENDIDIKAN
    Sekolah Dasar Muhammadiyah Padang, 1971
    Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, SMPN II, Padang, 1974
    Sekolah 4 Tahun Pendidikan Guru Agama Negeri, Padang, 1975
    Sekolah 2 Tahun Pendidikan Guru Agama Negeri, Padang, 1977
    Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, STM Negeri II, Padang, 1977
    S1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 1983
    S2, Magister Hukum Universitas Gajah Mada, 2010
    S3, Doktor Hukum Universitas Pajajaran, Bandung, 2012

KARIER
    Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1989 – 1992
    Pengacara dan Penasehat Hukum, 1989 – 1999
    Anggota DPR dan Wakil Ketua Fraksi Refomasi DPR RI, 1999 - 2004
    Anggota DPR dan Ketua Fraksi PAN MPR RI, 2004 - 2009
    Menkumham RI, 2009 -2011
    Anggota Kompolnas, 2009 - 2011
    Komisaris Utama PT. Bukit Asam Tbk, 2011 - 2013
    Hakim Mahkamah Konstitusi, 2013-2018


Berita Terkait
Inosentius jadi Calon Hakim MK, Fraksi PDIP: Bapak Kita Pilih, Jangan Hantam DPR

Inosentius jadi Calon Hakim MK, Fraksi PDIP: Bapak Kita Pilih, Jangan Hantam DPR

Nasional

20 Agustus 2025
Hakim Arief Hidayat Bakal Pensiun 2026, MK Bersurat ke DPR

Hakim Arief Hidayat Bakal Pensiun 2026, MK Bersurat ke DPR

Nasional

13 Agustus 2025
Singgung UU Hak Cipta, Hakim MK Sebut WR Supratman Penerima Royalti Paling Banyak

Singgung UU Hak Cipta, Hakim MK Sebut WR Supratman Penerima Royalti Paling Banyak

Video

6 Agustus 2025
Gugat Pasal 21 UU Tipikor ke MK, Hasto Minta Vonis Perintangan Penyidikan Maksimal 3 Tahun Bui

Gugat Pasal 21 UU Tipikor ke MK, Hasto Minta Vonis Perintangan Penyidikan Maksimal 3 Tahun Bui

Nasional

6 Agustus 2025
Hasto Gugat Pasal 21 UU Tipikor, Begini Respons KPK

Hasto Gugat Pasal 21 UU Tipikor, Begini Respons KPK

Nasional

29 Juli 2025
Mahfud MD Sebut Wamen Rangkap Komisaris Beresiko Tersangkut Kasus Korupsi

Mahfud MD Sebut Wamen Rangkap Komisaris Beresiko Tersangkut Kasus Korupsi

Nasional

26 Juli 2025
Ketua MPR Tegaskan Putusan MK Tak Larang Wamen Rangkap Jabatan

Ketua MPR Tegaskan Putusan MK Tak Larang Wamen Rangkap Jabatan

Nasional

24 Juli 2025
Ketua DPR Nilai Putusan MK soal Pemilu Dipisah Menyalahi UUD

Ketua DPR Nilai Putusan MK soal Pemilu Dipisah Menyalahi UUD

Nasional

15 Juli 2025
DPR Ingin Cepat Bahas Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Janji Transparan

DPR Ingin Cepat Bahas Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Janji Transparan

Politik

15 Juli 2025
Mahfud MD Blak-blakan Bilang MK Buat Kerumitan Hukum Usai Putuskan Pemilu Dipisah

Mahfud MD Blak-blakan Bilang MK Buat Kerumitan Hukum Usai Putuskan Pemilu Dipisah

Nasional

10 Juli 2025
Putusan Pemilu Dipisah Banjir Kritik, Begini Respons MK

Putusan Pemilu Dipisah Banjir Kritik, Begini Respons MK

Nasional

9 Juli 2025
MA, MK dan KY Kompak Minta Tambah Anggaran di 2026

MA, MK dan KY Kompak Minta Tambah Anggaran di 2026

Nasional

9 Juli 2025
Mendagri: Pemerintah Pelajari Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Sesuai Konstitusi atau Tidak

Mendagri: Pemerintah Pelajari Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Sesuai Konstitusi atau Tidak

Nasional

9 Juli 2025
DPR Sebut Tak Perlu Revisi UU MK Usai Putusan Pemilu Dipisah

DPR Sebut Tak Perlu Revisi UU MK Usai Putusan Pemilu Dipisah

Politik

8 Juli 2025
Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Dianggap Pembangkangan Terhadap Konstitusi

Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Dianggap Pembangkangan Terhadap Konstitusi

Politik

8 Juli 2025
DPR Kritik Putusan Pemilu Dipisah: MK Terlalu Jauh Masuk ke Ranah Pembuat UU

DPR Kritik Putusan Pemilu Dipisah: MK Terlalu Jauh Masuk ke Ranah Pembuat UU

Politik

5 Juli 2025
Eks Hakim MK Sebut Putusan Pemilu Dipisah Bertentangan dengan Konstitusi

Eks Hakim MK Sebut Putusan Pemilu Dipisah Bertentangan dengan Konstitusi

Nasional

4 Juli 2025
Putusan MK soal Pelaksanaan Pemilu, Paul Finsen Mayor Singgung Anggaran dan Penyalahgunaan Jabatan

Putusan MK soal Pelaksanaan Pemilu, Paul Finsen Mayor Singgung Anggaran dan Penyalahgunaan Jabatan

Politik

4 Juli 2025
Negara Chaos! PM Thailand Diskors dari Jabatannya

Negara Chaos! PM Thailand Diskors dari Jabatannya

Video

2 Juli 2025
Demokrat Siapkan Sejumlah Opsi Tindaklanjuti Putusan MK soal Pemilu Dipisah

Demokrat Siapkan Sejumlah Opsi Tindaklanjuti Putusan MK soal Pemilu Dipisah

Politik

2 Juli 2025
Share :